Jumlah honorer di lingkup Pemkab Tuban yang tidak lolos pendataan pegawai non-aparatur sipil negera (non-ASN) ternyata cukup banyak. Keseluruhan mencapai ratusan. Terbanyak di bawah naungan dinas pendidikan (disdik).
Pupus sudah harapan pegawai tidak tetap (PTT) penjaga keamanan dan sopir lembaga pendidikan maupun organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Tuban. Pasalnya, dua PTT tersebut tidak masuk dalam pendataan honorer non-PNS dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi KemenPAN-RB).
Pemkab Tuban telah melakukan pendataan pegawai honorer di bawah naungannya. Hasilnya, per September, jumlah pegawai non-PNS tercatat 4.400 orang. Pendataan tersebut sebagai tahap awal pemetaan sebelum rencana penghapusan honorer pada 28 November 2023 mendatang.
Di tengah menguatnya wacana penghapusan pegawai honorer mulai November mendatang, Pemkab Tuban menyalakan asa untuk para pegawai nonaparatur sipil negara tersebut.
Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tuban Abdul Rakhmat mengatakan, berdasar informasi terbaru, pemerintah berencana menggelar tes P3K pada akhir tahun ini.
Apakah tes P3K tersebut khusus untuk guru atau pegawai pemerintah di sektor lain?
Jika wacana penghapusan tenaga honorer benar-benar direalisasikan tahun depan, kata dia, sangat mungkin urusan-urusan yang selama ini ditangani tenaga honorer akan kocar-kacir.