Pemkab Tuban memiliki komitmen serius dalam upaya percepatan, pencegahan, dan penurunan kasus stunting di Kabupaten Tuban. Beragam program terus dilakukan. Salah satunya Rembuk Stunting yang berlangsung di Pendapa Krida Manunggal kemarin (27/7).
KEGIATAN dalam menyusun kebijakan percepatan, pencegahan, dan penurunan kasus stunting tersebut mendapat atensi dari Bupati Aditya Halindra Faridzky, SE. Hadir sebagai peserta rembuk, jajaran Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa lokus stunting, direktur rumah sakit pemerintah dan swasta, perwakilan organisasi wanita, organisasi profesi, hingga BUMN yang memiliki tanggung jawab sosial perusahaan.
Di hadapan kurang lebih 250 peserta yang hadir, Mas Lindra memberikan arahan secara langsung perihal kebijakan penanganan stunting. Ditegaskan bupati muda ini, Rembuk Stunting merupakan forum sangat penting untuk memunculkan satu kebijakan yang menjadi keputusan bersama. Forum ini, tegas dia, sekaligus menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa hanya diselesaikan oleh dinas kesehatan atau pemerintah daerah saja. Stunting adalah tanggung jawab bersama dan harus ditangani secara kolaborasi.
‘’Dari Rembuk Stunting ini, diharapkan muncul sebuah kebijakan (penanganan stunting, Red) yang menjadi kesepakatan bersama dan dijalankan bersama-sama. Tak ada lagi ego sektoral atau jalan sendirisendiri. Penanganan stunting adalah tanggung jawab bersama,’’ tuturnya memberikan arah gambaran kebijakan yang akan diambil dan disepakati bersama.
Dipaparkan Mas Lindra, landasan setiap kebijakan adalah data. Data menjadi kata kunci yang harus dimiliki sebelum memutuskan kebijakan. Tanpa data, sulit merealisasikan kebijakan yang tepat sasaran.
‘’Muara dari kebijakan adalah data. Dengan data, setiap program bisa tepat sasaran. Karena itu, kebijakan yang nantinya menjadi keputusan bersama (dari Rembuk Stunting ini, Red), harus by data,’’ ujarnya.
Setelah data, langkah selanjutnya adalah kolaborasi program. Sebab, tegas Mas Lindra, stunting tidak bisa hanya dilihat dari sisi kekurangan gizi. Tetapi, juga harus di lihat dari sisi faktor atau penyebab dari gizi buruk tersebut. Artinya, stunting bukan hanya soal kesehatan. Ada faktor lain yang turun melengkapi, baik ekonomi, sosial, maupun budaya.
‘’Rata-rata, anak yang mengalami gizi buruk, itu disebabkan faktor ekonomi. Bisa juga faktor lingkungan. Artinya, hulu dan hilirnya (kebijakan, Red) harus diperjelas. Tidak bisa hanya hilirnya saja,’’ terang Mas Lindra memberikan pemahaman kepada semua peserta.
Pun dari sisi sosial dan budaya. Menikah di usia muda, misalnya. Ditegaskan Mas Lindra, anak yang lahir dari seorang ibu yang belum siap secara mental dan ekonomi keluarga yang pas-pasan, juga bisa menghambat tumbuh kembang anak. Karenanya, Kemenag dan Pengadilan Agama (PA) juga memiliki peran untuk mengedukasi masyarakat.
‘’Sekali lagi, kebijakan penanganan stunting ini saling keterkaitan. Hulu hingga hilir harus dituntaskan dengan kerja-kerja kolaboratif,’’ tandasnya.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Tuban dr. Bambang Priyo Utomo menambahkan, Rembuk Stunting merupakan tahapan dari pelaksanaan intervensi dan pencegahan dan penurunan stunting.
‘’Penanganan stunting menjadi prioritas pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah,’’ tegasnya.
Berdasar dari survei gizi Indonesia, pada 2021 lalu stunting di Kabupaten Tuban masih cukup tinggi—di atas nasional dan provinsi.
‘’Berbagai program sudah dijalankan. Ada yang sudah optimal, tapi ada juga yang belum optimal. Sehingga harus terus kita tingkatkan. Insya Allah, jika kita bersama-sama—berkolaborasi dengan baik, angka stunting di Kabupaten Tuban bisa kita turunkan,’’ tandasnya. (tok)
