Tertib administrasi kependudukan menjadi hal amat penting. Pasalnya, muara dari segala layanan adalah data kependudukan. Sebab itulah, Bupati Aditya Halindra Faridzky selalu menekankan pentingnya melakukan validasi data. Tanggung jawab inilah yang sekarang dijalankan secara serius dan masif oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) melalui program “Update KK” yang diamanatkan Mas Bupati.
PROGMAM “Update KK” yang digagas Mas Bupati—sapaan akrab Bupati Aditya Halindra Faridzky—ini merupakan hal baru di lingkup Pemkab Tuban. Sebelumnya tidak pernah ada. Pun di kabupaten/kota lain, sepertinya belum ada yang mencanangkan. Hal ini menunjukkan bahwa Mas Bupati paham betul bahwa induk dari segala data layanan dan program pemerintah yang kaitannya dengan masyarakat adalah data kependudukan.
Dalam setiap kesempatan, Mas Bupati sering mengibaratkan bahwa data kependudukan ini seperti server utama, termasuk menjadi rujukan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Apabila data kependudukan tidak valid, maka hampir pasti akan terjadi mis-data. Misalnya, yang bersangkutan sudah meninggal dunia, tapi di dalam KK tidak di-update, maka selamanya akan tercatat masih hidup. Sepintas, mungking dianggap biasa dan tidak penting.
Namun, hal ini menjadi sangat penting bagi pemerintah demi mendapatkan data yang valid. Pun sesungguhnya bagi keluarga itu sendiri, suatu saat akan menjadi amat penting jika dibutuhkan. Sebab, data kependudukan yang salah tidak hanya berhenti pada masalah data pribadi saja, tapi berimbas juga terhadap banyak hal. ‘’Baik yang berkaitan langsung dengan pribadi maupun dengan program dan kebijakan pemerintah. Ketika datanya salah karena belum di-update, maka hampir pasti akan mengalami kesulitan saat mengurus sesuatu di lembaga layanan,’’ terang Mas Bupati.
Pun kaitannya dengan pemerintah, lanjut bupati muda ini, data yang salah akan memicu program dan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Misalnya, program Kartu Indonesia Sehat Daerah (KISDa). Apabila yang bersangkutan sudah meninggal dan tidak di-update datanya di-KK, maka selamanya data yang bersangkutan akan tetap tercatat di BPJS. Dan selama itu pula pemerintah menanggung biaya iuran BPJS yang bersangkutan. ‘’Termasuk program-program bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Itu juga karena data kependudukan tidak di-update. Inilah yang menjadi alasan pentingnya melakukan validasi data,’’ tuturnya dalam beberapa kegiatan yang kaitannya dengan data kependudukan.
Kepala Disdukcapil Tuban Drs. Rohman Ubaid menegaskan, program “Update KK” merupakan implementasi nyata dari misi keempat Bupati Aditya Halindra Faridzky: Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel, dan sistem pengawasan yang efektif. Disampaikan Ubaid, program “Update KK” ini meliputi update status perkawinan, tingkat pendidikan, pekerjaan, kelahiran, serta kematian. ‘’Seperti yang disampaikan Mas Bupati, update KK ini memang sangat penting, karena dampaknya juga sangat luas,’’ ujarnya.
Update pendidikan misalnya, terang mantan Kabag Humas dan Protokol Setda ini, akan sangat memengaruhi IPM (indeks pembangunan manusia). Sebab, status tingkat pendidikan SMP dengan SMA, juga membuat IPM berbeda. Pun dengan status pekerjaan, dari sebelumnya mahasiswa menjadi bekerja, juga memengaruhi tingkat pengangguran. Data kematian yang tidak diperbarui juga bisa mengakibatkan program pemerintah tidak tepat sasaran. Misalnya mereka yang menerima BPNT, BLT, maupun bantuan lain berbasis data kependudukan, karena datanya tidak di-update, sehingga bantuan menjadi tidak tepat sasaran. ‘’Fenomena ini tidak akan selesai kalau tidak diputus melalui validasi dan update data kependudukan,’’ paparnya.
Dengan banyak problem yang bisa muncul tersebut, menegaskan bahwa dampak data kependudukan sangat kompleks, dan memengaruhi banyak hal. Pun hampir semua lembaga layanan, data yang dibutuhkan adalah data kependudukan. ‘’Kalau data induknya salah, maka semua akan ikut salah. Inilah alasan Mas Bupati kenapa data penduduk harus valid, karena memang sangat penting sekali,’’ paparnya.
Selain rutin memberikan sosialisasi kepada masyarakat serta menjalankan inovasi Cedak Mas Bupati (layanan Cepat Dekat Masyarakat) secara masif dengan pencetakan dokumen kependudukan cukup di kecamatan dan kemudahan-kemudahan pelayanan, disdukcapil juga melakukan jemput bola secara door to door sebagai solusi pasti mempercepat program “Update KK”. Peran nyata ini dibantu oleh perangkat desa. ‘’Mas Bupati ingin semua berjalan dengan cepat. Untuk itu, ‘jemput bola’ masif kami lakukan,’’ ujar mantan Camat Kerek ini.
Di sisi lain, untuk semakin mendekatkan telah dilakukan pengadaan alat cetak di semua UPT Kecamatan, sehingga kegiatan cetak KTP, KIA, KK, akta kelahiran, maupun akta kematian bisa dilakukan di kecamatan. Dan tahun ini semakin dioptimalkan dengan pengadaan alat scan yang digunakan untuk upload berkas dan tanda tangan elektronik (TTE). Itu semua bertujuan untuk mempercepat proses cetak. ‘’Dan semua pelayanan dilakukan secara gratis,’’ tegasnya.
Untuk mempercepat perekaman KTP bagi anak usia 17 tahun, disdukcapil melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah. Termasuk siswa penyandang disabilitas. (tok)
