spot_img
spot_img

Mas Bupati Instruksikan Hak Kader PPKBD dan Sub PPKBD Segera Diberikan

spot_img

Setelah Terungkapnya Honor PPKBD-Sub PPKBD 2021 yang Belum Diterimakan

TUBAN, Radar Tuban – Anggaran honor pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD) dan sub PPKBD tahun anggaran 2021 yang baru dicairkan menyusul ”nyanyian” kader PPKBD dan sub PPKBD mendapat atensi dari Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky.

‘’Mas Bupati menginstruksikan untuk segera diselesaikan dan yang menjadi hak kader segera diberikan,’’ tegas Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Tuban Bambang Priyo Utomo.

Bambang menyampaikan, bupati memberikan atensi serius terhadap permasalahan tersebut. Sikapnya pun sangat tegas.

‘’Pesan Mas Bupati, di tempat yang baru (setelah merger dengan dinkes, Red) jangan sampai terulang,’’ tegasnya.

Mantan kepala Puskesmas Tambakboyo ini memastikan semua honor yang menjadi hak kader PPKBD dan sub PPKBD selama empat bulan (September, Oktober, November, Desember) akan diterimakan.

‘’Sisa tiga kecamatan (Tuban, Palang, dan Montong) hari ini (kemarin) saya minta untuk dituntaskan. Laporan yang saya terima, katanya sudah dituntaskan. Semua honor sudah diterimakan,’’ jelasnya.

Meski diakui ada keterlambatan di luar kewajaran, Bambang tidak ingin berspekulasi terlalu jauh; apakah anggaran honor tersebut diendapkan untuk mendapatkan hasil dari deposito atau terpakainya dana.

‘’Terpenting, saat ini honor harus diberikan semua kepada yang berhak, karena saat ini urusan KB gabung dengan dinkes,’’ tandas dia yang memastikan tidak ingin terlalu jauh mengurusi kewenangan urusan KB pada dinas yang lama.

Bambang tidak ingin masalah serupa terulang. Karena itu, anggaran untuk honor kader PPKBD dan sub PPKBD akan aktif diawasi.

‘’Sesuai pesan Mas Bupati, di dinas yang baru (dinkes) jangan sampai terulang,’’ tandas dia mengulang pernyataan sebelumnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, peleburan bidang urusan pengendalian penduduk dan KB pada dinas kesehatan menyisakan PR yang belum tuntas hingga saat ini. Honor PPKBD dan sub PPKBD selama empat bulan, September, Oktober, November, dan Desember 2021 hingga saat ini belum cair. Padahal, tahun anggaran 2021 sudah berakhir dan informasinya juga sudah dicairkan. Hal itu dikuatkan dengan pengajuan pencairan anggaran honor untuk kader PPKBD dan sub PPKBD yang sudah ditandatangani kepala dinas OPD yang lama.

Jumlah kader PPKBD masing-masing desa/kelurahan berjumlah satu orang. Itu berarti total kader PPKBD berjumlah 328 sesuai jumlah desa/kelurahan se-Kabupaten Tuban. Sementara sub PPKB mencapai dua ribu lebih atau sekitar 2.028 orang. Honor kader PPKBD Rp 100 ribu per bulan. Sedangkan sub PPKB Rp 50 ribu per bulan. Total anggaran honor yang belum diterimakan kepada kader PPKBD dan sub PPKBD kurang lebih Rp 470 juta.(tok/ds)

Setelah Terungkapnya Honor PPKBD-Sub PPKBD 2021 yang Belum Diterimakan

TUBAN, Radar Tuban – Anggaran honor pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD) dan sub PPKBD tahun anggaran 2021 yang baru dicairkan menyusul ”nyanyian” kader PPKBD dan sub PPKBD mendapat atensi dari Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky.

‘’Mas Bupati menginstruksikan untuk segera diselesaikan dan yang menjadi hak kader segera diberikan,’’ tegas Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Tuban Bambang Priyo Utomo.

Bambang menyampaikan, bupati memberikan atensi serius terhadap permasalahan tersebut. Sikapnya pun sangat tegas.

‘’Pesan Mas Bupati, di tempat yang baru (setelah merger dengan dinkes, Red) jangan sampai terulang,’’ tegasnya.

- Advertisement -

Mantan kepala Puskesmas Tambakboyo ini memastikan semua honor yang menjadi hak kader PPKBD dan sub PPKBD selama empat bulan (September, Oktober, November, Desember) akan diterimakan.

‘’Sisa tiga kecamatan (Tuban, Palang, dan Montong) hari ini (kemarin) saya minta untuk dituntaskan. Laporan yang saya terima, katanya sudah dituntaskan. Semua honor sudah diterimakan,’’ jelasnya.

Meski diakui ada keterlambatan di luar kewajaran, Bambang tidak ingin berspekulasi terlalu jauh; apakah anggaran honor tersebut diendapkan untuk mendapatkan hasil dari deposito atau terpakainya dana.

‘’Terpenting, saat ini honor harus diberikan semua kepada yang berhak, karena saat ini urusan KB gabung dengan dinkes,’’ tandas dia yang memastikan tidak ingin terlalu jauh mengurusi kewenangan urusan KB pada dinas yang lama.

Bambang tidak ingin masalah serupa terulang. Karena itu, anggaran untuk honor kader PPKBD dan sub PPKBD akan aktif diawasi.

‘’Sesuai pesan Mas Bupati, di dinas yang baru (dinkes) jangan sampai terulang,’’ tandas dia mengulang pernyataan sebelumnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, peleburan bidang urusan pengendalian penduduk dan KB pada dinas kesehatan menyisakan PR yang belum tuntas hingga saat ini. Honor PPKBD dan sub PPKBD selama empat bulan, September, Oktober, November, dan Desember 2021 hingga saat ini belum cair. Padahal, tahun anggaran 2021 sudah berakhir dan informasinya juga sudah dicairkan. Hal itu dikuatkan dengan pengajuan pencairan anggaran honor untuk kader PPKBD dan sub PPKBD yang sudah ditandatangani kepala dinas OPD yang lama.

Jumlah kader PPKBD masing-masing desa/kelurahan berjumlah satu orang. Itu berarti total kader PPKBD berjumlah 328 sesuai jumlah desa/kelurahan se-Kabupaten Tuban. Sementara sub PPKB mencapai dua ribu lebih atau sekitar 2.028 orang. Honor kader PPKBD Rp 100 ribu per bulan. Sedangkan sub PPKB Rp 50 ribu per bulan. Total anggaran honor yang belum diterimakan kepada kader PPKBD dan sub PPKBD kurang lebih Rp 470 juta.(tok/ds)

Untuk mendapatkan berita-berita terkini Radartubanbisnis.com Koran Bisnis e Wong Tuban

Ikuti Kami:
Telegram: t.me/radartuban
MSN: tinyurl.com/yw4tx2rx

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Radar Tuban WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029Vafat2k77qVMQiRsNU3o. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
spot_img
spot_img

Artikel Terkait

spot_img