Radartuban.jawapos.com – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan, Joko Widodo (Jokowi) tidak akan bisa menjadi presiden seperti sekarang ini jika tanpa PDIP. Pasalnya, seseorang menjadi capres dan cawapres hanya bisa dilakukan melalui partai politik atau gabungan partai politik sebagai ketentuan yang diatur dalam konstitusi dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Pernyataan itu disampaikan Megawati saat memberikan pidato di acara puncak HUT PDIP Ke-50 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1). Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin juga turut hadir mendengarkan pidato politik tersebut.
“Pak Jokowi kalau enggak ada PDI Perjuangan, ya kasian dah. Lho, legal formal lho. Mereka jadi presiden (kalau) enggak ada gini, (partai sebagai syarat) legal formal (tidak bisa). Ikutan aturan mainnya,” kata Megawati.
Megawati mengungkapkan, Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menkopolkam Mahfud MD juga direkomendasikan oleh dirinya agar membantu Jokowi di pemerintahan, pada periode kedua. “Terus saya bilang ke Pak Jokowi, pendamping Pak Ma’ruf ya, Pak Mahfud. Jadi begini lah, mereka ini dulu anak buahku lho,” ungkap Megawati.
Megawati lantas mengaku kaget hanya diberi jabatan Ketua Pembina Ideologi Pancasila yang notabene di bawah Jokowi, Ma’ruf, dan Mahfud. Namun, Megawati tak mempermasalahkan hal tersebut karena sudah tidak mencari kekuasaan lagi.
“Ya udah saya dikasih BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila). Ya sudah saya kan tidak cari kuasa toh,” ujar Megawati.
Perayaan HUT ke-50 PDIP ini dihadiri oleh ribuan kader PDIP dari seluruh penjuru daerah tanah air. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin turut hadir dalam acara tersebut.
Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju juga terlihat menghadiri acara tersebut. Para menteri yang hadir itu di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri ATR/ Kepala BPN Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif.
