Radartuban.jawapos.com – Serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tuban tahun ini masih rendah. Bulan ketujuh kalender 2022 yang lewat, serapan anggaran belanja baru terealisasi 38 persen. Pemkab Tuban mengklaim minimnya penyerapan anggaran tersebut karena terlambatnya proses lelang proyek.
Pemicu minimnya penyerapan tersebut sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Dinkominfotiksan) Tuban Arif Handoyo. Dia menerangkan, serapan belanja hingga 31 Juli baru terealisasi sebesar Rp 1,063 triliun (38,49 persen).
‘’Rendahnya belanja APBD karena proses lelang agak terlambat,’’ ujar dia ketika diwawancarai Jawa Pos Radar Tuban.
Arif berharap Agustus ini belanja anggaran diproyeksikan semakin meningkat. Itu karena di bulan kedelapan ini banyak proyek yang sudah dimulai, bahkan selesai dilelang.
‘’Mudah-mudahan bulan ini belanja anggaran naik signifikan, karena sebagian besar lelang sudah selesai,’’ ujarnya.
Disinggung pemicu kemoloran lelang proyek hingga Agustus, dia mengaku tidak paham kendalanya.
”Itu kewenangan di OPD teknis,” imbuh mantan kepala Bagian Hukum Setda Tuban itu.
Meski belanja masih rendah, kata Arif, untuk pendapatan asli daerah (PAD) dari berbagai sektor sangat baik. Dari target pendapatan sebesar Rp 2,4 triliun, baru terealisasi sebesar Rp 1,3 triliun (56,22 persen). Menurut dia, capaian semester pertama tahun ini sangat positif.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Tuban M. Miyadi mengatakan, institusi sangat kecewa dengan minimnya belanja daerah. Dia menyampaikan, selama ini DPRD terus mendorong maksimalnya serapan anggaran. Dengan demikian, masyarakat bisa merasakan.
‘’Serapan anggaran hanya 38 persen itu sangat rendah, karena ini sudah masuk Agustus,’’ ujarnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menilai, rendahnya penyerapan anggaran tersebut karena masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) tidak mampu memanajemen anggaran yang sudah diberikan.
‘’Rendahnya serapan anggaran juga sebagai perwujudan kegagalan pemerintah saat ini,’’ sindirnya.
Lebih lanjut Miyadi mengatakan, beberapa hari lalu seluruh komisi di DPRD melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan mitra kerja mereka, yakni OPD terkait. Rakor tersebut membahas serapan anggaran.
‘’Setiap ditanya alasan rendahnya serapan anggaran, mereka (OPD, Red) selalu menjawab normatif, alasan administrasi dan lain-lain,’’ ujar pria asal Bojonegoro itu.
Miyadi juga menegaskan, DPRD tidak menginginkan eksekutif kembali mengalami sisa lebih pembiayaan anggara (silpa). Terlebih pada 2021, silpa APBD Tuban mencapai Rp 780 miliar.
”Jangan sampai tahun ini kembali terulang,” tegasnya. (fud/ds)
