‘’(Di sisi yang negatif, Red) banyak postingan di sosial media yang kebenarannya belum tervalidasi dan menyulut perpecahan, caci maki, serta ketersinggungan. Inilah yang harus diantisipasi,’’ terang bupati muda sepanjang sejarah pemerintahan Kabupaten Tuban tersebut.
Untuk melengkapi layanan Klinik Hoaks, Diskominfo-SP juga menyediakan kanal SP4N LAPOR Tuban. Fungsinya, menampung keluhan masyarakat yang perlu disampaikan kepada pemerintah.
‘’Ini (SP4N LAPOR, Red) merupakan kanal paling tepat yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk lapor aduan,’’ terang Mas Lindra.
Lebih lanjut, bupati yang juga pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini melanjutkan, suatu yang benar pun bisa menjadi kesalahan dan menimbulkan opini publik yang simpang siur apabila cara penyampaiannya salah.
Untuk itu, tegas Mas Lindra, selain cek kebenaran informasi lewat Klinik Hoaks, kehadiran KKD juga sebagai ikhtiar Kabupaten Tuban untuk masyarakat Tuban melek literasi digital.
Komposisi KKD melibatkan tim dari Diskominfo-SP, TNI-Polri, Kejaksaan Negeri, pegiat media, dan akademisi.
Perannya, melengkapi upaya sosialisasi dan edukasi tentang bahaya gempuran informasi tanpa identifikasi terlebih dahulu.
‘’Keterbukaan informasi harus di sikapi dengan bijak,’’ tegasnya.
Mas Lindra mengingkatkan, membangun Kabupaten Tuban harus dengan usaha bersama, saling berkolaborasi, dan saling percaya, termasuk dalam memerangi hoaks.
Untuk itu, bupati berzodiak Aries ini mengajak kepada semua untuk bergandengan tangan, mem busungkan dada, agar bisa mengubah yang keliru menjadi benar, dan yang benar menjadi budaya di masyarakat.
‘’Sehingga tercipta masyarakat tuban yang melek literasi digital dan ter hindar dari hoaks,’’ harapannya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin mengungkapkan, Diskominfo-SP Kabupaten Tuban dinilai sangat aware dan peduli pada sesuatu yang dapat menjadi pemicu perpecahan.
Sherlita menginformasikan, literasi digital masyarakat Jawa Timur masih kurang. Namun faktanya, waktu dalam penggunaan internet Jawa Timur kurang lebih 8 jam, dan 3 jam di antaranya digunakan untuk membuka media sosial.
‘’Meskipun sangat intens waktunya, namun literasi digital kita masih sangat kurang,’’ ujar Sherlita.
Lebih lanjut dia menyampaikan, replikasi Klinik Hoaks ini tersambung langsung dengan Klinik Hoaks Provinsi Jawa Timur. Artinya, dapat tersambung ke seluruh Diskominfo se-Jawa Timur, dan akan menjadi angin segar perkembangan kemajuan literasi digital masyarakat.
Karena itu, pihaknya meng apresiasi terbentuknya Klinik Hoaks Kabupaten Tuban yang merupakan pertama di Jawa Timur.
Dengan adanya aplikasi tersebut, Sherlita berharap, masyarakat semakin bijak dan teredukasi dalam memilah dan memilih informasi mana yang akan dikonsumsi.
‘’Mudah-mudahan hoaks yang menjadi biang perpecahan dapat kita perangi melalui meleknya masyarakat kita terhadap literasi media digital, salah satunya lewat klinik hoaks ini,’’ harapnya.
Dalam kesempatan itu, juga dilaksanakan penandatanganan Komitmen Pelayanan Aduan Publik oleh bupati bersama kepala OPD, dan camat sebagai penguatan fungsi SP4N LAPOR sebagai kanal aduan masyarakat Tuban. (tok)
