Radartuban.jawapos.com – Puluhan kepala SDN dan SMPN kemarin (20/10) resmi bertugas setelah sehari sebelumnya digelar serah terima jabatan (sertijab). Belasan guru diangkat sebagai kepala sekolah baru seiring menipisnya stok calon kepala sekolah di Bumi Ronggolawe.
Plt Kepala Disdik Tuban Abdul Rakhmat mengatakan, masih banyak lembaga pendidikan tak memiliki kepala sekolah. Dia merinci, sebanyak 78 SDN dan 1 SMPN masih diisi pelaksana tugas (Plt).
Dia menyampaikan, selama ini kebutuhan kepala sekolah belum sebanding dengan tenaga yang siap dilantik.
‘’Calon kepala sekolah sudah dilantik semua, tapi masih kekurangan karena yang kosong jauh lebih banyak,’’ ujarnya kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Pejabat lulusan Universitas Brawijaya (UB) Malang itu menyampaikan, sementara pelaksana tugas diisi oleh kepala sekolah definitif dari lembaga pendidikan terdekat. Seperti SMPN 2 Grabagan, satu-satunya SMPN yang tanpa kepala sekolah.
Untuk sementara nakhoda lembaga pendidikan ini diisi Plt dari SMPN 1 Grabagan. Hal yang sama berlaku untuk puluhan SDN yang masih kosong.
‘’Sambil menunggu calon kepala sekolah baru, diupayakan nanti juga segera diisi,’’ tuturnya.
Rakhmat, sapaannya, mengatakan, defisitnya para calon kasek dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya pandemi Covid-19 selama dua tahun yang meniadakan diklat calon kasek. Hal tersebut diperparah dengan minimnya peminat seleksi kasek.
Untuk menyiasati hal tersebut, lanjut dia, disdik menyiapkan cara untuk mengangkat para guru penggerak menjadi calon kepala sekolah.
‘’Yang sudah ditetapkan menjadi guru penggerak akan disiapkan sebagai calon kasek,’’ katanya.
Pejabat yang tinggal di Perumahan Tasikmadu, Palang itu mengemukakan, tak hanya kekurangan kepala sekolah, dunia pendidikan Tuban juga kekurangan banyak guru. Banyaknya tenaga pendidik yang pensiun tiap tahunnya tidak se banding dengan jumlah guru baru. Apalagi, ada larangan merekrut tenaga honorer baru, baik guru maupun tenaga kependidikan.
‘’Sementara memaksimalkan tenaga yang ada dulu,’’ ujar pejabat definitif staf ahli bupati bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan itu. (yud/ds)
