RADAR TUBAN – Rencana penghapusan tenaga kerja honorer tahun ini semakin dekat. Mengacu time line pemerintah pusat, penghapusan pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) tersebut dijadwalkan 28 November mendatang atau sekitar empat bulan lagi.
Pemkab Tuban sejak tahun lalu mulai menyiapkan diri terkait rencana penghapusan tersebut. Di tengah rencana tersebut, muncul wacana penghapusan tenaga honorer diperpanjang. Wacana tersebut disampaikan Sekda Tuban Budi Wiyana.
“Semoga saja ini di-olor (diperpanjang, Red), karena kemarin masih ada opsi-opsi dari pemerintah pusat saat rapat dengan DPR RI,” ujar, Selasa (25/7/2023).
Sambil menunggu keputusan pemerintah pusat terkait realisasi penghapusan pada November mendatang, Budi—sapaannya—mengaku masih menunggu dinamika kebijakan pemerintah pusat: Apakah tenaga honorer benar-benar dihapus pada November mendatang atau diundur?
“Kami siap dengan kebijakan apa pun dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Dia memastikan Pemkab Tuban sudah melakukan persiapan penghapusan tenaga honorer sejak tahun lalu. Salah satunya dengan mendata tenaga honorer di lingkup Pemkab Tuban dari tenaga teknis di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Mantan kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) itu menyampaikan pendataan tersebut untuk memetakan jumlah pegawai honorer.
“Harapannya jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal ketika ada kebijakan penghapusan honorer. Juga nantinya tidak membebani anggaran pemkab,” tandasnya. (fud/tok)
RADAR TUBAN – Rencana penghapusan tenaga kerja honorer tahun ini semakin dekat. Mengacu time line pemerintah pusat, penghapusan pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) tersebut dijadwalkan 28 November mendatang atau sekitar empat bulan lagi.
Pemkab Tuban sejak tahun lalu mulai menyiapkan diri terkait rencana penghapusan tersebut. Di tengah rencana tersebut, muncul wacana penghapusan tenaga honorer diperpanjang. Wacana tersebut disampaikan Sekda Tuban Budi Wiyana.
“Semoga saja ini di-olor (diperpanjang, Red), karena kemarin masih ada opsi-opsi dari pemerintah pusat saat rapat dengan DPR RI,” ujar, Selasa (25/7/2023).
Sambil menunggu keputusan pemerintah pusat terkait realisasi penghapusan pada November mendatang, Budi—sapaannya—mengaku masih menunggu dinamika kebijakan pemerintah pusat: Apakah tenaga honorer benar-benar dihapus pada November mendatang atau diundur?
“Kami siap dengan kebijakan apa pun dari pemerintah pusat,” tegasnya.
- Advertisement -
Dia memastikan Pemkab Tuban sudah melakukan persiapan penghapusan tenaga honorer sejak tahun lalu. Salah satunya dengan mendata tenaga honorer di lingkup Pemkab Tuban dari tenaga teknis di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Mantan kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) itu menyampaikan pendataan tersebut untuk memetakan jumlah pegawai honorer.
“Harapannya jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal ketika ada kebijakan penghapusan honorer. Juga nantinya tidak membebani anggaran pemkab,” tandasnya. (fud/tok)
