TUBAN, Radar Tuban – Sebagian besar pemangku kepentingan di Tuban seolah di-prank pemerintah pusat terkait pembangunan jalan tol Demak – Tuban. Setelah diundang dalam sosialisasi sekaligus konsultasi publik pada 16 Februari lalu dan ditunjukkan titik desa dan kecamatan yang dilalui, belakangan rencana tersebut mentah.
Padahal, setelah sosialisasi, sebagian besar kepala desa yang wilayahnya diplot dilintasi jalan bebas hambatan tersebut sudah menyiapkan diri untuk mengawal masyarakat di desanya. Harapannya, tidak muncul konflik pembebasan lahan.
Kepala Desa Belikanget, Kecamatan Tambakboyo Pradesa Suhartanto mengatakan, setelah sosialisasi pembangunan tol, dirinya sudah menyiapkan diri untuk mengumpulkan warga yang lahannya dilewati jalan tol.
”Saya siap mengawal sampai selesai agar tidak menjadi target para makelar tanah,’’ ujarnya.
Sampai akhir Maret, kata Harta, sapaan akrabnya, pemerintahan desanya masih mengharapkan kepastian titik yang dilewati jalan tol tersebut. Setelah mengetahui informasi terbaru dari pemberitaan Jawa Pos Radar Tuban edisi Rabu (23/3), rencananya dipending.
’’Kalau tidak jadi ya tidak masalah, mau bagaimana lagi,’’ keluhnya.
Harta mengatakan, sedari awal dirinya merasakan aneh soal beloknya rute jalan tol versi sosialisasi yang disebutkan dari Desa Plajan (Kecamatan Tambakboyo, Red) belok ke Desa Belikanget.
Seperti diberitakan sebelumnya, titik yang dilalui jalan tol Demak – Tuban masih belum pasti. Meski pada sosialisasi 16 Februari lalu disampaikan tol tersebut melewati 35 desa pada lima kecamatan, ternyata itu bukan lokasi pasti.
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) yang mementahkan rencana tersebut saat menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Tuban, Selasa (22/3). Direktur Jalan Bebas Hambatan BPJT Budi Harimawan dan Sekretaris BPJT Triono Junoasmono yang menyampaikan penjelasan tersebut.
Bahkan, dalam pertemuan tersebut, pejabat teras BPJT justru mengaku tidak tahu kalau ada sosialisasi. Apalagi, sudah menyebutkan titik desa yang bakal dilewati jalan bebas hambatan tersebut. BPJT memastikan pembangunan jalan tol baru tahap perencanaan.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuban Agung Triwibowo mengatakan, dalam rapat membahas pembangunan jalan tol di kantornya, tidak disebutkan titik-titik desa atau kecamatan yang bakal dilalui jalan tol.
‘’Kemarin itu yang disampaikan hanya titik kilometernya saja,’’ ujarnya menyampaikan hasil pertemuan pada Selasa (22/3).
Dalam diskusi di bappeda, kata Agung, sapaannya, pemkab meminta agar exit tol berada di dekat kota dan menghubungkan dengan jalan nasional. Dengan demikian, pembangunan tol tidak merugikan wilayah kota Bumi Ronggolawe.
Jika exit tol jauh dari kota dikhawatirkan berpengaruh terhadap perekonomian. Salah satunya kota menjadi sepi karena yang mau masuk tol tidak lewat kota.
‘’Kalau jauh dari exit tol, Kota Tuban bisa mati. Justru kalau exit tol dekat kota bisa meningkatkan perekonomian. Kendaraan bisa semakin ramai dan kota pasti semakin hidup,’’ terangnya.
Disinggung wacana exit tol yang didekatkan dengan kawasan industri yang jauh dari pusat kota, sebagaimana muncul dalam sosialisasi, Agung menyarankan lokasi tersebut menjadi rest area saja.
Lebih lanjut mantan kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan ULP Setda Tuban ini mengatakan, sosialisasi sekaligus konsultasi publik pada awal pertengahan Februari lalu tersebut digelar konsultan. Melihat perkembangan dari progres rencana pembangunan jalan tol, dia memerkirakan bakal berubah-ubah.
Karena itu, Agung meminta semua pihak agar tidak mudah berspekulasi soal jalan tol sebelum ada informasi resmi dari pemerintah pusat.
‘’Kalau sudah disurvei dan sudah diukur, itu sudah ada kejelasan. Kalau ini masih rencana. Bisa saja berubah sewaktu-waktu,’’ tegasnya. (fud/ds)
