TUBAN, Radar Tuban – Pengisian serentak perangkat desa (perades) di Tuban baru digelar pada akhir 2020. Belum genap dua tahun sudah ratusan jabatan perades yang
kosong. Angka persisnya, 127 jabatan pada 102 desa di 19 kecamatan.
Di tengah kondisi dilematis yang mempertaruhkan pelayanan masyarakat di desa tersebut dipastikan tahun ini tidak dijadwalkan pengisian serentak perades.
Kepastian tersebut disampaikan Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3A PMD) Tuban Suhut.
‘’Terpaksa pengisian perades ditunda,’’ tegas dia menjawab pertanyaan Jawa Pos Radar Tuban kemarin (19/4).
Suhut mengatakan, pengisian perades serentak oleh pemkab selalu digelar rutin setiap tahun sekali. Tahun ini, kata dia, seharusnya ada pengisian. Namun, karena berlangsung pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada 46 desa, maka pengisian serentak perades terpaksa ditunda.
Pertimbangannya, terang mantan kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Dispe maspemdes KB Tuban ini, karena tahapan pilkades sudah harus dimulai pada Juni hingga Desember mendatang.
Dengan ditundanya pengisian serentak perades, kata Suhut, diharapkan institusinya bisa fokus untuk persiapan pilkades.
‘’Jika sampai ada dua kegiatan dalam satu tahun di desa dikhawatirkan tidak maksimal,’’ terang dia yang berharap pengisian serentak perades diselenggarakan tahun depan.
Meski pengisian masal diagendakan tahun depan, Suhut mengisyaratkan institusinya tidak menghalangi apabila pemerintahan desa menggelar perades secara
mandiri tahun ini. Itu karena pemerintah desa memiliki kewenangan melakukan pengisian perades sendiri. Sebab, kewenangan pengangkatan dan pemberhentian perades adalah kepala desa.
Namun demikian, kata alumnus Universitas Kediri ini, untuk pengisian perades secara mandiri, pemerintah desa harus menggandeng pihak ketiga untuk pembuatan soal ujiannya. Tentu yang digandeng harus lembaga yang kredibel.
‘’Ini untuk memastikan bahwa tidak ada kecurangan dalam pengisian pe rades,’’ ujar pria berkacamata itu.
Jika desa tidak mampu melaksanakan pengisian perades secara mandiri, kata
dia, maka pemkab akan memfasilitasi seperti dua tahun berturut-turut. (fud/ds)
