Baru pekan lalu meraih tiga penghargaan level nasional, yakni dua penghargaan Predikat BB atas Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) 2022, serta kategori Pelayanan Prima unit penyelenggara pelayanan publik, kemarin (12/12) Bupati Aditya Halindra Faridzky kembali membawa pulang penghargaan tingkat nasional. Kali ini Kabupaten Tuban dianugerahi penghargaan Peduli HAM 2022 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
PENGHARGAAN kategori kabupaten peduli HAM atas pelaporan hasil capaian 2021 tersebut diserahkan oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham Dr. Mualimin Abdi, SH., MH., kepada Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE. pada peringatan Hari HAM se-Dunia ke-74 di Jakarta kemarin (12/12).
Penerimaan penghargaan tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Hukum dan HAM Yosanna Laoly. Ini merupakan penghargaan kali keenam yang diterima Pemkab Tuban secara berturut.
Rasa syukur dan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam mewujudkan rasa peduli terhadap HAM di Kabupaten Tuban disampaikan Mas Lindra—sapaan akrab bupati— usai menerima penghargaan prestisius tersebut.
‘’Setiap prestasi yang diraih pemerintah Kabupaten Tuban tidak lepas dari kolaborasi, sinergi, dan kerja keras seluruh OPD (organi sasi perangkat daerah) dan semua stakeholder di Kabupaten Tuban,’’ tuturnya Mas Lindra penuh rasa bangga.
Penetapan Tuban sebagai kabupaten peduli HAM ini didasarkan pemenuhan terhadap sepuluh kelompok hak. Meliputi hak atas bantuan hukum, informasi, turut serta dalam pemerintahan, keberagaman dan pluralisme, kependudukan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, lingkungan yang baik dan sehat serta perumahan yang layak, dan hak perempuan dan anak. Penilaian tersebut diukur berdasarkan indikator struktur, proses, dan hasil.
Dipaparkan Mas Lindra, di era sekarang ini masyarakat semakin sadar dan paham terhadap HAM. Sehingga tuntutan pemerintah dalam mewujudkan rasa peduli terhadap HAM semakin kompleks.
Pun dalam hal menyikapi setiap per soalan terkait HAM. Sebab itulah, dibutuhkan inovasi dalam merumuskan pemenuhan hak dasar setiap warga negara.
‘’Kita patut bangga dengan prestasi yang berhasil diraih Pemkab Tuban, sebab ini adalah hasil kerja keras kita ber sama. Tapi jangan lantas membuat kita cepat puas. Sebaliknya, prestasi ini harus menjadi pelecut semangat untuk terus berinovasi dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat,’’ tutur bupati muda kelahiran 1992 ini.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Tuban Didik Purwanto menambahkan, dalam hal mewujudkan rasa peduli terhadap HAM, institusinya selalu menjalin kolaborasi dan sinergi dengan semua stakeholder terkait.
Menurutnya, setiap prestasi yang diraih tidak lepas dari koordinasi dan kerja sama yang baik dengan semua pihak.
‘’Ini sejalan dengan apa yang diamanahkan Mas Bupati, bahwa kolaborasi dan sinergi dengan semua pihak adalah kunci. Termasuk dalam penuhan hak dasar masyarakat,’’ tegasnya. (tok)
