Baru sepekan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (Diskop UKM Perdag) Tuban menyatakan bahwa stok pupuk bersubsidi di Kota Legen aman hingga akhir tahun. Namun, belakangan petani di sejumlah kecamatan mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi.
RIUH keluh kesah perihal kelangkaan pupuk bersubsidi itu menguar di laman-laman media sosial. Ibarat medan palagan, petani adalah pasukan, sedangkan pupuk menjadi senjata perang untuk memenangkan pertarungan. Namun, belakangan ini para petani di sejumlah kecamatan di Kabupaten Tuban mengeluh kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Padahal, jatah yang diusulkan untuk petani sudah jelas. Pun peruntukannya kepada siapa saja, juga jelas. Tapi kemana pupuknya menjadi tanda tanya.
Lebih tidak masuk akalnya lagi, di saat pupuk subsidi langka, stok pupuk nonsubsidi meimpah. Lalu, ke mana jatah pupuk subsidi yang dijanjikan?
Kepala Diskop UKM Perdag Tuban Agus Wijaya menegaskan, jika mengacu hasil usulan realokasi atau tambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk jenis Urea dan Phonska, kebutuhan pupuk musim tanam (MT) ketiga atau maksimal hingga akhir tahun nanti, tercukupi. Bahkan, kata dia, stok untuk musim tanam ketiga ini lebih dari cukup.
‘’Dari usulan (realokasi, Red) 100 persen dipenuhi 160 persen. Artinya, malah ada kelebihan 60 persen. Ini untuk kebutuhan musim tanam ketiga,’’ tegasnya.
Lantas, apa yang menyebabkan kelangkaan? Dipaparkan Agus, seharusnya tidak ada kelangkaan jika mengacu usulan realokasi yang sudah disetujui. Pun soal distribusi yang menjadi domain institusinya, juga tidak ada masalah.
Ditegaskan dia, kondisi pupuk di gudang penyangga tersedia cukup. Begitu juga dengan proses distribusi dari gudang penyangga ke gudang distributor hingga ke kios pengecer, versinya juga lancar.
‘’Untuk proses distribusi semua lancar,’’ ujarnya.
Perihal informasi bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi tidak terjadi pada stok yang tersedia, melainkan kendala sistem, Agus mengaku tidak memiliki kewenangan untuk komentar. Sebab hal itu bukan domain institusinya.
‘’Itu kewenangan dinas pertanian,’’ tandas mantan Camat Montong itu.
Jika memang demikian, kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di lapangan ini sungguh tidak masuk akal. Apakah ada keterlibatan mafia pupuk? Agus hanya menyampaikan bahwa kewenangan institusinya di wilayah distribusi. Dan jika ada keterlibatan mafia, menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Lutfi, salah satu petani di Kecamatan Bangilan membenarkan perihal kelangkaan pupuk tersebut. Menurutnya, kelangkaan terjadi di sejumlah desa. Sedangkan di desanya, lebih tepatnya berkurang dari jatah normal.
‘’Dapat (pupuk subsidi, Red) tapi tidak banyak,’’ terangnya.
Hemat dia, berkurangnya jatah pupuk subsidi tersebut karena harus dibagi dengan petani lainnya.
‘’Mungkin karena jatahnya (pupuk subsidi, Red) sedikit, sehingga harus dibagi dengan yang lain,’’ tandasnya. (tok)
