spot_img
spot_img

Angka Kemiskinan Turun 1,29 Persen

spot_img

Radartuban.jawapos.com – Kerja keras Pemkab Tuban dalam menurunkan angka kemiskinan tahun ini berbuah manis. Mengacu bocoran data Badan Pusat Statistik (BPS) Tuban, angka kemiskinan tahun ini dipastikan turun 1 ,29 persen.

Merujuk data tersebut, angka kemiskinan pada 2021 sebesar 16,31 persen dan tahun ini tinggal 15,02 persen.

Penurunan angka kemiskinan tersebut sesuai dengan target yang dicanangkan Pemkab Tuban tahun ini.

Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A PMD) Tuban Eko Julianto membenarkan turunnya data kemiskinan.

‘’Itu belum dirilis resmi BPS Tuban, baru bocoran,’’ ujarnya.

Kalau penurunan kemiskinan di Tuban benar-benar mencapai satu digit, kata Eko, berarti angka tersebut sesuai dengan target awal pemkab.

Dia lebih lanjut mengatakan, Tuban ikut berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan di Jatim sebesar 1,02 persen yang mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim pada Juli lalu. Rinciannya, Maret 2021 angka kemiskinan masih sebesar 11,40 persen dan turun menjadi 10,38 persen pada Maret 2022.

‘’Penurunan angka kemiskinan di Tuban tahun ini juga ditargetkan bisa turun di angka 15 persen, sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tuban 2022,’’ ujar mantan camat Senori itu.

Penurunan angka kemiskinan di Bumi Ronggolawe, kata Eko, tentu menjadi kebanggaan bagi Pemkab Tuban. Itu berarti program intervensi penurunan kemiskinan berjalan baik. Seperti melakukan verifikasi ulang data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Dengan menyisir masyarakat yang sudah masuk di data kemiskinan, lanjut dia, diketahui apakah mereka benar-benar miskin atau tidak.

Juga apakah warga miskin sudah masuk data DTKS? Eko menegaskan, selain melakukan penelusuran data, pemkab juga mengintervensi program bansos. Seperti bantuan pangan nontunai daerah (BPNTD), bantuan langsung tunai (BLT), dan program pemberdayaan masyarakat.

‘’Tahun ini untuk bansos dan pemberdayaan masyarakat, kami menganggarkan kurang lebih Rp 20 miliar,’’ ujar mantan kabag kesra setda itu.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Tuban Eko Mardiana membenarkan terkait angka penu runan kemiskinan tersebut. Hanya saja, kata dia, BPS belum memberitakan resmi.

‘’Nanti data resminya akan kami rilis,’’ ujarnya yang berencana merilis pada 20 Desember mendatang. (fud/ds)

Radartuban.jawapos.com – Kerja keras Pemkab Tuban dalam menurunkan angka kemiskinan tahun ini berbuah manis. Mengacu bocoran data Badan Pusat Statistik (BPS) Tuban, angka kemiskinan tahun ini dipastikan turun 1 ,29 persen.

Merujuk data tersebut, angka kemiskinan pada 2021 sebesar 16,31 persen dan tahun ini tinggal 15,02 persen.

Penurunan angka kemiskinan tersebut sesuai dengan target yang dicanangkan Pemkab Tuban tahun ini.

Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A PMD) Tuban Eko Julianto membenarkan turunnya data kemiskinan.

‘’Itu belum dirilis resmi BPS Tuban, baru bocoran,’’ ujarnya.

- Advertisement -

Kalau penurunan kemiskinan di Tuban benar-benar mencapai satu digit, kata Eko, berarti angka tersebut sesuai dengan target awal pemkab.

Dia lebih lanjut mengatakan, Tuban ikut berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan di Jatim sebesar 1,02 persen yang mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim pada Juli lalu. Rinciannya, Maret 2021 angka kemiskinan masih sebesar 11,40 persen dan turun menjadi 10,38 persen pada Maret 2022.

‘’Penurunan angka kemiskinan di Tuban tahun ini juga ditargetkan bisa turun di angka 15 persen, sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tuban 2022,’’ ujar mantan camat Senori itu.

Penurunan angka kemiskinan di Bumi Ronggolawe, kata Eko, tentu menjadi kebanggaan bagi Pemkab Tuban. Itu berarti program intervensi penurunan kemiskinan berjalan baik. Seperti melakukan verifikasi ulang data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Dengan menyisir masyarakat yang sudah masuk di data kemiskinan, lanjut dia, diketahui apakah mereka benar-benar miskin atau tidak.

Juga apakah warga miskin sudah masuk data DTKS? Eko menegaskan, selain melakukan penelusuran data, pemkab juga mengintervensi program bansos. Seperti bantuan pangan nontunai daerah (BPNTD), bantuan langsung tunai (BLT), dan program pemberdayaan masyarakat.

‘’Tahun ini untuk bansos dan pemberdayaan masyarakat, kami menganggarkan kurang lebih Rp 20 miliar,’’ ujar mantan kabag kesra setda itu.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Tuban Eko Mardiana membenarkan terkait angka penu runan kemiskinan tersebut. Hanya saja, kata dia, BPS belum memberitakan resmi.

‘’Nanti data resminya akan kami rilis,’’ ujarnya yang berencana merilis pada 20 Desember mendatang. (fud/ds)

Untuk mendapatkan berita-berita terkini Radartubanbisnis.com Koran Bisnis e Wong Tuban

Ikuti Kami:
Telegram: t.me/radartuban
MSN: tinyurl.com/yw4tx2rx

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Radar Tuban WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029Vafat2k77qVMQiRsNU3o. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
spot_img
spot_img

Artikel Terkait

spot_img