Radartuban.jawapos.com – Sidang perdana kasus korupsi honor kader pendamping pembina keluarga berencana desa (PPKBD) dan sub PPKBD tahun anggaran 2021 Kabupaten Tuban dengan terdakwa tunggal Hanany Ika Prasety digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya Rabu (24/8).
Sidang yang berlangsung virtual tersebut beragenda pembacaan dakwaan. Atas dakwaan yang disangkakan, terdakwa yang mengikuti sidang di Lapas Kelas IIB Tuban tersebut tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Kepala Seksi Intelijen Kejari Tuban Muis Ari Guntoro
mengatakan, jaksa penuntut umum (JPU) Andy Rachman mendakwa terdakwa telah menyalahgunakan wewenang, jabatan, dan kedudukan menggelapkan uang atau surat berharga, sehingga merugikan keuangan negara.
Perbuatan tersebut dilakukan dengan menyimpangkan honor sekitar 2.300 kader PPKBD dan sub PPKBD se-Kabupaten Tuban selama September—Desember 2021. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 470 juta.
Atas perbuatannya terdakwa dijerat tiga pasal. Yakni, pasal 2 jo pasal 3 jo pasal 8 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Muis, panggilan akrabnya menyampaikan, karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi,
sidang berikutnya beracara pemeriksaan saksi. Majelis hakim menjadwalkan, sidang lanjutan yang mengadilli mantan bendahara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Dispemas KB) Tuban itu pada Jumat (2/9) pekan depan.
Siapa saksi yang akan dihadirkan JPU dalam sidang lanjutan tersebut? Muis mengatakan, JPU belum menentukan.
Jaksa asal Sukoharjo, Jawa Tengah ini berharap sidang kedua tersebut sesuai jadwal agar proses hukum tidak berlarut-larut.
Perlu diketahui kasus rasuah tersebut memeriksa 52 saksi. Dari jumlah tersebut, 14 saksi di antaranya berstatus aparatur sipil negara (ASN). Termasuk dua orang atasan Hanany, yakni mantan Kepala Dispemas KB Tuban Nurjannah dan Plt. Sekretaris Dispemas KB Tuban Soesilo.
Saksi berikutnya, Harsono, mantan kepala Bidang KB Dispemas KB. Mereka dianggap sebagai orang terdekat dengan perkara korupsi korupsi honor kader PPKBD dan sub PPKBD tersebut. Sedangkan sebelas saksi lain berstatus ASN di luar Dispemas KB Tuban. (sab/ds)
