Tahun 2023 menjadi tantangan tersendiri bagi BPBD Tuban. Bupati Aditya Halindra Faridzky memberikan sejumlah tergat kinerja guna mempercepat tercapainya misi kesatu bupati: Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan utilitas kota yang terpadu, partisipastif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial, ekonomi dan budaya, serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal.
DI ANTARA target kinerja BPBD Tuban yang menjadi outlook 2023, yakni membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) di 28 desa se-Kabupaten Tuban; merealisasikan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di sekolah-sekolah percontohan dari jenjang TK hingga SMA, serta perguruan tinggi; kemudian menguatkan mitigasi terhadap banjir bandang melalui kerja sama dengan Perhutani dan membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) di sejumlah industri.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Tuban Drs. Sudarmaji, MM. mengatakan, target kinerja yang menjadi outlook 2023 tersebut merupakan penjabaran dari arahan Bupati Aditya Halindra Faridzky kepada instansi yang dipimpinnya. Dengan begitu, program kerja BPBD ke depan semakin jelas dan terarah.
‘’Mas Bupati meng hendaki setiap OPD memiliki target-target yang jelas, termasuk BPBD,’’ tuturnya menyusul arahan dari bupati.
Dipaparkan Darmaji, terbentuknya Destana di setiap desa rawan bencana merupakan hal amat penting untuk segera direalisasikan. Sebab, Destana merupakan salah satu indikator meningkatkan kapasitas daerah dalam menurunkan indeks risiko bencana.
‘’Pada 2022 lalu, indeks risiko bencana di Tuban masih tinggi. Sehingga tahun ini Mas Bupati betul-betul menekankan pentingnya menurunkan indeks risiko bencana,’’ tuturnya.
Pada tahun anggaran 2023 ini, terang Darmaji, BPBD mendapat kucuran anggaran dari APBD untuk membentuk 28 Destana di desa-desa rawan bencana. Namun, harapannya hingga akhir tahun nanti bisa terbentuk sebanyak 40 Destana.
‘’Target kami membentuk 28 Destana, tapi beliau berharap pada perubahan APBD 2023 nanti ada tambahan anggaran hingga bisa terbentuk 40 Destana,’’ ujar mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) itu.
Dijelaskan pejabat kelahiran Trenggalek ini, Destana merupakan desa yang memiliki kemampuan secara mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana yang bisa datang kapan saja, serta kemampuan memulihkan diri dari dampak bencana. Anggotanya warga desa setempat. Mereka dilatih langsung oleh tim dari BPBD.
‘’Kita tidak mungkin menjauhkan bencana dari masyarakat, atau sebaliknya, tidak mungkin menjauhkan masyarakat dari bencana. Yang bisa kita lakukan adalah membekali masyarakat agar bisa memahami dan menangani bencana. Sehingga dapat meminimalisir risiko bencana. Sebab, bencana adalah tanggung jawab kita bersama,’’ paparnya.
Untuk prioritas tahap pertama, Destana akan dibentuk di desa-desa rawan bencana sepanjang bantaran Sungai Bengawan Solo, dari Kecamatan Soko, Rengel, Plumpang hingga Widang. Kemudian desa-desa wilayah bantaran Sungai Kali Kening, meliputi Kecamatan Kenduruan, Jatirogo, Bangilan, Singgahan, Senori, dan Parengan.
‘’Juga desa-desa di sepanjang pesisir Tuban yang rawan terhadap banjir rob,’’ urainya.
Berikutnya, yang menjadi prioritas adalah membentuk SPAB. Merujuk pengalaman gempa di Cianjur, pembentukan SPAB menjadi amat penting. Pasalnya, pelajar termasuk kelompok yang rawan terhadap dampak bencana.
Jangan sampai karena tidak memiliki pemahaman dan penanganan dini terhadap bencana, banyak siswa menjadi korban bencana.
‘’Inilah pentingnya SPAB di setiap sekolah. Dan, sebenarnya SPAB ini juga gayung bersambut dengan program Kemendikbud, bahwa SPAB menjadi standar akreditasi sekolah, termasuk perguruan tinggi,’’ jelasnya.
Apabila SPAB bisa terbentuk, maka setiap siswa memiliki pemahaman dan kemampuan terhadap penanggulangan bencana. Dengan begitu, mereka bisa dengan cepat merespon jika terjadi bencana.
Program prioritas lainnya pada 2023 adalah menguatkan mitigasi bencana pada wilayah industri dan daerah rawan banjir bandang. Ditegaskan Kalaksa, di zaman yang terus berkembang ini, bencana tidak hanya disebabkan faktor alam, tapi juga kegagalan industri. Sehingga amat penting melakukan penguatan mitigasi di setiap industri.
‘’Sejauh ini sudah terbentuk TRC (tim reaksi cepat) di Semen Indonesia. Ke depan, kami akan terus melakukan koordinasi untuk membentuk TRC di masing-masing industri,’’ katanya.
Perihal banjir bandang yang sering terjadi di Tuban, BPBD akan mengintensifkan hasil kerja sama atau MoU dengan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH). Sebab, salah satu pemicu utama banjir bandang adalah hutan yang sudah gundul.
‘’MoU sudah kami lakukan dengan empat KPH di Tuban. Nanti akan kita intensifkan untuk bersama-sama menjaga hutan,’’ tutur Darmaji.
Dari sekian uraian outlook 2023 di atas, ini menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD. Sebaliknya, bencana adalah tanggung jawab bersama. Dibutuhkan kolaborasi dan sinergi seluruh elemen masyarakat, tanpa terkecuali.
‘’Hal ini sejalan dengan konsep kepemimpinan yang dijalankan Mas Bupati, yakni kolaborasi dan sinergi,’’ tandas Kalaksa. (tok)
