Kapan bencana datang, tidak ada yang bisa memastikan. Dan bencana tidak hanya disebabkan faktor alam. Kegagalan industri juga bisa mengakibatkan bencana. Karena itu, penting sekali meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana. Peran itulah yang dijalankan secara serius oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tuban. Terlebih dalam (menyiapkan) menyambut Kabupaten Tuban sebagai kota industri.
TIGA di antara fokus pencegahan dan kesiapsiagaan yang sudah, sedang, serta akan dilaksanakan dan disiapkan BPBD Tuban, yakni membentuk desa tangguh bencana (destana) secara masif di semua desa rawan bencana se-Kabupaten Tuban, membentuk satuan pendidikan aman bencana dari tingkat TK hingga SMA, dan melaksanakan MoU (Memorandum of Understanding) pencegahan dan penanganan bencana di wilayah industri dengan seluruh perusahaan di Tuban.
Ketiga program strategis tersebut sejalan dengan misi kesatu Bupati Aditya Halindra Faridzky: Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan utilitas kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial, ekonomi dan budaya, serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal.
‘’Sebagaimana misi pertama Mas Bupati (sapaan akrab Bupati Aditya Halindra Faridzky), bahwa pencegahan bencana adalah urusan bersama,’’ kata Kepala Pelaksana BPBD Tuban Drs. Sudarmaji, MM.
Sebab bencana adalah urusan bersama, maka seluruh elemen memiliki tanggung jawab yang sama. Minimal dalam hal pencegahan.
Karena itu, tegas Darmaji—sapaan karib kepala pelaksana BPBD—setiap desa rawan bencana harus memiliki satuan destana. Ibarat istilah, destana adalah BPBD di tingkat desa. Personelnya warga desa setempat. Mereka dilatih melakukan mitigasi hingga penanganan bencana.
‘’Sebab kapan bencana datang, tidak ada yang tahu. Yang bisa kita lakukan hanya mitigasi dan menghindari bencana,’’ tuturnya.
Lebih lanjut mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) ini menjelaskan, pembentukan destana sejalan dengan konsep living in harmony with disaster.
Maksud dari konsep ini adalah membangun paradigma bahwa sejatinya hidup ini tidak lepas dari bencana. Dan, karena tidak ada yang tahu kapan bencana datang, maka yang bisa dilakukan manusia adalah hidup harmoni bersama bencana. Artinya, ketika sewaktu-waktu
bencana datang, sudah siap.
Terlebih, bagi mereka yang tinggal di wilayah rawan dan langganan bencana, seperti di sepanjang bantaran Sungai Bengawan Solo. Di Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, misalnya. Hampir setiap Bengawan Solo meluap, pasti banjir.
‘’Inilah pentingnya ada satuan destana. Sehingga masyarakat paham: apa yang harus dihindari dan diperbuat saat terjadi bencana, baik yang datang secara tiba-tiba maupun yang bisa diprediksi sebelumnya,’’ terang alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) itu.
Diakui Darmaji, bahwa pembentukan destana belum optimal. Sejauh ini baru terbentuk dua destana. Karena itu, fokus selama 2022 ini mematangkan persiapan pembentukan destana. Dari 328 desa/kelurahan se-Kabupaten Tuban, terang mantan Camat Plumpang ini, sudah tersosialisasi 112 desa. Dan dari yang sudah tersosialisasi tersebut, sudah terbina 36 desa.
‘’Target kami, akhir tahun ini (36 desa yang sudah terbina, Red) kita kukuhkan. Sisanya kita tuntaskan di 2023,’’ ujar pejabat yang kurang lebih baru setahun menjabat sebagai kepala pelaksana BPBD Tuban ini.
Pun dengan program pembentukan satuan pendidikan aman bencana dari tingkat TK hingga SMA, juga terus dilakukan secara masif di sekolah-sekolah. Khususnya di wilayah rawan bencana.
Siswa dari tingkat TK hingga SMA diberikan edukasi agar lebih siaga dalam menghadapi potensi bencana.
‘’Ada banyak kerawanan bencana, mulai banjir bengawan, banjir bandang, banjir rob, puting beliung, gempa bumi, dan masih banyak lagi kera wanan bencana. Karena itu, penting sekali memberikan pemahaman sejak dini terhadap potensi ke rawanan bencana,’’ tuturnya.
Dan tidak kalah penting lagi adalah penanganan bencana akibat kegagalan industri. Sebagai mana zaman yang terus berkembang, bencana tidak hanya disebabkan faktor alam, tapi juga kegagalan industri.
‘’Inilah yang selalu ditekankan Mas Bupati, keberadaan industri jangan sampai menjadi pemicu terjadinya bencana. Karena itu, sejak awal (pendirian perusahaan, Red) harus berbasis penanganan bencana, dari mulai RTRW (rencana tata ruang wilayah) hingga proses pembangunan,’’ tegas Darmaji.
Untuk memastikan semua berjalan sesuai rule pembangunan industri berbasis penanganan bencana, ke depan, akan dilaksanakan MoU dengan seluruh perusahaan se-Kabupaten Tuban
dan unsur pentahelix (pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media). Sehingga satu sama lain bisa saling mem-back up.
‘’Ini sejalan dengan konsep pemerintahan Mas Bupati: Kolaborasi dan sinergi. Bahwa dalam penanganan bencana pun harus mengedepankan kolaborasi dan sinergi,’’ tandasnya. (tok)
