spot_img
spot_img

Audiensi dengan Pergunu, Ketua DPRD Dukung Peningkatan Kesejahteraan Guru

spot_img

Radartuban.jawapos.com – Ketua DPRD Tuban M. Miyadi menerima audiensi Pimpinan Cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PC Pergunu) Tuban di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Minggu (20/11).

Audiensi sekaligus halaqoh aswaja tersebut bertema Kiprah Guru NU dalam menyongsong 1 Abad NU dan Membangun Peradaban Dunia.

Ketua PC Pergunu Tuban Nur Anif Wijaya mengatakan, halaqoh aswaja bertujuan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) para guru di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU). Harapannya, madrasah yang diampu semakin maju dan dapat meningkatkan kualitasnya.

‘’Dengan tema yang kami usung diharapkan bisa menjadikan para pendidik yang tergabung dalam Pergunu semakin profesional dalam menjalankan tugasnya,’’ tegasnya.

Anif, sapaannya, mengatakan, Pergunu tak hanya sekadar menggelar halaqoh, namun juga mengajak audiensi ketua DPRD terkait isu-isu pendidikan.

Dalam audiensi tersebut direkomendasikan empat hal. Di antaranya, bosda madin sharing anggaran antara Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Tuban. Rinciannya, dari pemprov enam bulan dan pemkab hanya satu bulan.

Kedua, bosda SD/MI, MTs/SMP swasta yang sekarang ditiadakan diharapkan dianggarkan kembali.

Ketiga, penempatan pegawai pemerintah perjanjian kerja (PPPK) tidak menyeluruh, sehingga swasta tidak kebagian.

Terakhir, keempat, ujian munaqosah siswa SD yang menjadi syarat masuk SMP dengan melampirkan syahadah pendidikan keagamaan (TPQ/madin) perlu dilanjutkan.

‘’Karena dengan munaqosah bisa membangun kualitas pendidikan agama pada anak didik,’’ tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tuban M. Miyadi mengatakan, sebagai kader NU, dirinya berjanji menyampaikan empat rekomendasi pada pimpinan daerah.

Dia juga memastikan apa pun yang direkomendasikan Pergunu, untuk dibahas dengan eksekutif. Terutama, terkait bosda madin, bosda siswa SD/MI, MTs/SMP swasta yang dulu ada.

‘’Saya juga akan meminta kepada bupati agar ujian munaqosah tetap diadakan. Karena untuk menumbuhkan karakter anak yang religius,’’ ujarnya.

Terkait PPPK, Miyadi menyarankan sebaiknya tetap dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Tuban dan Kemenag.

Pertimbangannya, karena dua institusi tersebut memiliki jalur ke PPPK. Begitu terkait halaqoh, pihaknya berharap bisa menjadikan guru di Pergunu semakin lebih profesional dan kapasitas SDM lebih meningkat.

‘’Dengan diskusi dan pertemuan ini, kita bisa saling tukar informasi dan menambah wawasan,’’ pungkasnya. (fud/ds)

Radartuban.jawapos.com – Ketua DPRD Tuban M. Miyadi menerima audiensi Pimpinan Cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PC Pergunu) Tuban di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Minggu (20/11).

Audiensi sekaligus halaqoh aswaja tersebut bertema Kiprah Guru NU dalam menyongsong 1 Abad NU dan Membangun Peradaban Dunia.

Ketua PC Pergunu Tuban Nur Anif Wijaya mengatakan, halaqoh aswaja bertujuan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) para guru di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU). Harapannya, madrasah yang diampu semakin maju dan dapat meningkatkan kualitasnya.

‘’Dengan tema yang kami usung diharapkan bisa menjadikan para pendidik yang tergabung dalam Pergunu semakin profesional dalam menjalankan tugasnya,’’ tegasnya.

Anif, sapaannya, mengatakan, Pergunu tak hanya sekadar menggelar halaqoh, namun juga mengajak audiensi ketua DPRD terkait isu-isu pendidikan.

- Advertisement -

Dalam audiensi tersebut direkomendasikan empat hal. Di antaranya, bosda madin sharing anggaran antara Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Tuban. Rinciannya, dari pemprov enam bulan dan pemkab hanya satu bulan.

Kedua, bosda SD/MI, MTs/SMP swasta yang sekarang ditiadakan diharapkan dianggarkan kembali.

Ketiga, penempatan pegawai pemerintah perjanjian kerja (PPPK) tidak menyeluruh, sehingga swasta tidak kebagian.

Terakhir, keempat, ujian munaqosah siswa SD yang menjadi syarat masuk SMP dengan melampirkan syahadah pendidikan keagamaan (TPQ/madin) perlu dilanjutkan.

‘’Karena dengan munaqosah bisa membangun kualitas pendidikan agama pada anak didik,’’ tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tuban M. Miyadi mengatakan, sebagai kader NU, dirinya berjanji menyampaikan empat rekomendasi pada pimpinan daerah.

Dia juga memastikan apa pun yang direkomendasikan Pergunu, untuk dibahas dengan eksekutif. Terutama, terkait bosda madin, bosda siswa SD/MI, MTs/SMP swasta yang dulu ada.

‘’Saya juga akan meminta kepada bupati agar ujian munaqosah tetap diadakan. Karena untuk menumbuhkan karakter anak yang religius,’’ ujarnya.

Terkait PPPK, Miyadi menyarankan sebaiknya tetap dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Tuban dan Kemenag.

Pertimbangannya, karena dua institusi tersebut memiliki jalur ke PPPK. Begitu terkait halaqoh, pihaknya berharap bisa menjadikan guru di Pergunu semakin lebih profesional dan kapasitas SDM lebih meningkat.

‘’Dengan diskusi dan pertemuan ini, kita bisa saling tukar informasi dan menambah wawasan,’’ pungkasnya. (fud/ds)

Untuk mendapatkan berita-berita terkini Radartubanbisnis.com Koran Bisnis e Wong Tuban

Ikuti Kami:
Telegram: t.me/radartuban
MSN: tinyurl.com/yw4tx2rx

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Radar Tuban WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029Vafat2k77qVMQiRsNU3o. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
spot_img
spot_img

Artikel Terkait

spot_img