Kendala sarana-prasarana yang dialami petani dalam mengelola lahan dan hasil panen diatensi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP2P) Tuban. Sebagai solusi, tahun ini pembangunan infrastuktur pertanian digencarkan merata pada 20 kecamatan.
TANPA infrastruktur pertanian, para petani cenderung kesulitan. Dampaknya, produktivitas maupun pengelolaan potensi pertanian tak maksimal.
Kepala DKP2P Tuban Eko Arif Yulianto menyadari hal tersebut. Karena itu, tahun ini pembangunan infrastruktur pertanian ditingkatkan.
‘’Ini langkah konkret kami membantu petani agar produktivitas dan pengelolaan potensi pertanian lebih optimal,’’ tegasnya kepada Jawa Pos Radar Tuban kemarin (16/11).
Arif, sapaannya mengemukakan, karena potensi pertanian di Bumi Ronggolawe merata pada 20 kecamatan, pembangunan infrastruktur pertanian juga mengikuti.
Dia mengemukakan, infrastruktur pertanian yang dibangun di antaranya jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier, sumur bor, hingga lumbung pangan.
‘’Keberadaan dan fungsi keempat jenis infrastruktur tersebut sangat vital bagi pertanian. Itu yang menjadikan pembangu nannya sangat kami utamakan,’’ ujar pejabat yang memimpin DKP2P Tuban sejak 8 Januari 2022 itu.
Arif menerangkan, fungsi jalan usaha tani adalah mempermudah akses petani dan kendaraan pengangkut benih atau hasil panen mencapai lahan tujuan.
Selain itu, jalan usaha tani juga sangat penting bagi akses mesin pemanen padi atau combine harvester.
Terkait jaringan irigasi tersier, alumni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Malang itu mengemukakan, jaringan tersebut berfungsi menyalurkan pasokan air dari irigasi primer—sekunder ke lahan pertanian yang tak terjangkau irigasi primer—sekunder tersebut.
‘’Pengairan ke lahan pertanian melalui irigasi primer—sekunder—tersier memungkinkan lahan yang semula hanya panen padi dua kali setahun, menjadi tiga kali setahun. Itu karena pasokan airnya tercukupi. Dengan demikian, indeks pertanaman Kabupaten Tuban pun meningkat,’’ tandasnya.
Khusus lahan pertanian yang tak terjangkau jaringan irigasi primer—se kunder—tersier, Arif mengatakan, institusinya membangunkan infrastruktur berupa sumur bor.
Sumur tersebut, kata dia, menjamin pasokan air di lahan per tanian.
‘’Intinya, kebutuhan air bagi lahan pertanian sangat kami perhitungkan agar lahan tetap produktif,’’ tandas pejabat yang berdomisili di Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban itu.
Lebih lanjut, Arif menyampaikan, untuk pengelolaan hasil panen, pihaknya menyediakan infrastruktur berupa pembangunan lumbung pangan. Tahun ini, dibangun di delapan lokasi.
Pada lumbung-lumbung pangan tersebut nantinya hasil panen akan disimpan dan diolah kelompok tani setempat untuk dikonsumsi sendiri atau dijual.
Selain memaksimalkan potensi pertanian dengan pembangunan infrastuktur, mantan camat Parengan ini menuturkan, pihaknya juga memaksimalkan potensi pertanian melalui pengamanan pasokan pupuk bersubsidi untuk para petani.
Beberapa waktu lalu, kata Arif, pihaknya mengusulkan kepada pemerintah pusat agar alokasi pupuk bersubsidi tahun depan ditetapkan 148.364 ton.
‘’Lebih banyak 44.444 ton dari tahun ini yang besarnya 103.920 ton,’’ imbuhnya.
Dia berharap usulan tersebut dikabulkan. Dengan demikian, stok pupuk bersubsidi 2023 yang dimiliki Kabupaten Tuban semakin aman.
Seiring dengan pengamanan stok pupuk bersubsidi pada tahun depan, lanjut Arif, tahun ini DKP2P juga terus menyosialisasikan pentingnya bertani secara organik agar lepas dari ketergantungan dengan pupuk bersubsidi.
Dia kemudian mencontohkan kelompok tani di Desa Karangtinoto, Kecamatan Soko yang saat ini sudah menerapkan pertanian organik.
Tak hanya pupuk, Arif juga menekankan pengendalian hama pertanian secara organik. Saat ini, sosialisasi tersebut terus digencarkan ke desa-desa.
Tercatat, sudah 12 desa yang berhasil menerapkan pengendalian hama menggunakan bahan organik. Bahkan, 12 desa tersebut memiliki pos untuk memproduksi bahan organik tersebut. Namanya Pos Pelayanan Agen Hayati (PPAH). (sab/ds)
