spot_img
spot_img

Komisi IV Memperjuangkan Nasib Nakes Non PNS

Akhirnya Nakes Punya Kesempatan Ikut PPPK

spot_img

Radartuban.jawapos.com – Komisi IV DPRD Tuban membawa kabar gembira untuk honorer tenaga kesehatan (nakes) yang sebelumnya tersendat tidak bisa mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Saat ini, sebanyak 385 honorer di RSUD dr. R. Koesma Tuban tidak dapat mendaftar PPPK. Terdiri dari 265 nakes dan 120 non nakes.

Penyebabnya, saat Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan penginputan data 492 nakes di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 1 April lalu, sebanyak 490 orang tidak bisa mendaftar PPPK. Hanya 2 orang dari tenaga honorer kategori (THK)-II yang mendaftar PPPK.

Ketua Komisi IV Hj. Tri Astuti menjelaskan, permasalahan yang terjadi pada nakes yang tidak bisa mendaftar sebagai calon PPPK terletak pada sistem aplikasi.

MEMBUAHKAN HASIL : Komisi IV bersama BKPSDM dan Dinkes berada di Gedung Kemenpan-RB saat berkoordinasi permasalahan honorer nakes. Hasilnya mengembirakan karena Pemkab Tuban diberi kesempatan kembali menginput data nakes agar bisa mendaftar PPPK.

Nakes yang sudah melakukan penginputan data semula dinyatakan datanya tervalidasi. Namun, Kemenkes menyatakan kalau nakes belum memiliki akun Kemenkes.

‘’Sudah diungkapkan semuanya dan problemnya hanya satu yakni di sistem,’’ jelasnya.

Terkait permasalahan tersebut, Komisi IV DPRD Tuban Rabu (9/11) lalu melakukan rapat bersama dengan Dinkes, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), RSUD Ali Mansyur, RSUD dr. R Koesma, dan perwakilan honorer nakes.

Dalam pertemuan tersebut, dia memotivasi agar nakes tidak menyerah hanya karena terkendala sistem.

‘’Kami bersama dengan dinas terkait akan melakukan koordinasi dengan Kemenkes dan Menpan-RB untuk memperjuangkan nasib non ASN bidang ke sehatan ini,’’ tegasnya.

Menindaklanjuti hasil rapat kerja (9/11) lalu, pihaknya bersama wakil ketua Komisi IV Suratmin beserta BKPSDM, Dinkes, dan RSUD langsung berkoordinasi dengan Kemenpan-RB.

‘’Alhamdulillah diberikan perpanjangan wak tu sampai 14 November agar dinkes melakukan perbaikan data dan kami sampaikan maksimal Minggu (kemarin, Red) data sudah valid dan segera dikirim ke dinkes Provinsi Jatim,’’ ujarnya setelah bertemu dengan Kemenpan-RB pada Jumat (11/11) lalu.

Setelah data itu selesai diinput, hari ini (13/11) data sudah masuk semua ke desk Kemenkes.

Upaya tersebut, menurut politisi Partai Gerindra ini, untuk memastikan formasi yang diberikan oleh Menpan-RB sebanyak 870 untuk rekrutmen PPPK 2022 di lingkup Pemkab Tuban yang meliputi 126 nakes, 534 tenaga pendidik dan guru, serta 210 tenaga teknis, semua diisi orang Tuban.

‘’Jangan sampai malah orang luar Tuban mengambil kesempatan ini. Peluang ini harus benar-benar dimanfaatkan,’’ kata politisi perempuan asal Plumpang itu. (fud/wid)

Radartuban.jawapos.com – Komisi IV DPRD Tuban membawa kabar gembira untuk honorer tenaga kesehatan (nakes) yang sebelumnya tersendat tidak bisa mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Saat ini, sebanyak 385 honorer di RSUD dr. R. Koesma Tuban tidak dapat mendaftar PPPK. Terdiri dari 265 nakes dan 120 non nakes.

Penyebabnya, saat Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan penginputan data 492 nakes di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 1 April lalu, sebanyak 490 orang tidak bisa mendaftar PPPK. Hanya 2 orang dari tenaga honorer kategori (THK)-II yang mendaftar PPPK.

Ketua Komisi IV Hj. Tri Astuti menjelaskan, permasalahan yang terjadi pada nakes yang tidak bisa mendaftar sebagai calon PPPK terletak pada sistem aplikasi.

MEMBUAHKAN HASIL : Komisi IV bersama BKPSDM dan Dinkes berada di Gedung Kemenpan-RB saat berkoordinasi permasalahan honorer nakes. Hasilnya mengembirakan karena Pemkab Tuban diberi kesempatan kembali menginput data nakes agar bisa mendaftar PPPK.

Nakes yang sudah melakukan penginputan data semula dinyatakan datanya tervalidasi. Namun, Kemenkes menyatakan kalau nakes belum memiliki akun Kemenkes.

- Advertisement -

‘’Sudah diungkapkan semuanya dan problemnya hanya satu yakni di sistem,’’ jelasnya.

Terkait permasalahan tersebut, Komisi IV DPRD Tuban Rabu (9/11) lalu melakukan rapat bersama dengan Dinkes, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), RSUD Ali Mansyur, RSUD dr. R Koesma, dan perwakilan honorer nakes.

Dalam pertemuan tersebut, dia memotivasi agar nakes tidak menyerah hanya karena terkendala sistem.

‘’Kami bersama dengan dinas terkait akan melakukan koordinasi dengan Kemenkes dan Menpan-RB untuk memperjuangkan nasib non ASN bidang ke sehatan ini,’’ tegasnya.

Menindaklanjuti hasil rapat kerja (9/11) lalu, pihaknya bersama wakil ketua Komisi IV Suratmin beserta BKPSDM, Dinkes, dan RSUD langsung berkoordinasi dengan Kemenpan-RB.

‘’Alhamdulillah diberikan perpanjangan wak tu sampai 14 November agar dinkes melakukan perbaikan data dan kami sampaikan maksimal Minggu (kemarin, Red) data sudah valid dan segera dikirim ke dinkes Provinsi Jatim,’’ ujarnya setelah bertemu dengan Kemenpan-RB pada Jumat (11/11) lalu.

Setelah data itu selesai diinput, hari ini (13/11) data sudah masuk semua ke desk Kemenkes.

Upaya tersebut, menurut politisi Partai Gerindra ini, untuk memastikan formasi yang diberikan oleh Menpan-RB sebanyak 870 untuk rekrutmen PPPK 2022 di lingkup Pemkab Tuban yang meliputi 126 nakes, 534 tenaga pendidik dan guru, serta 210 tenaga teknis, semua diisi orang Tuban.

‘’Jangan sampai malah orang luar Tuban mengambil kesempatan ini. Peluang ini harus benar-benar dimanfaatkan,’’ kata politisi perempuan asal Plumpang itu. (fud/wid)

Untuk mendapatkan berita-berita terkini Radartubanbisnis.com Koran Bisnis e Wong Tuban

Ikuti Kami:
Telegram: t.me/radartuban
MSN: tinyurl.com/yw4tx2rx

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Radar Tuban WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029Vafat2k77qVMQiRsNU3o. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
spot_img
spot_img

Artikel Terkait

spot_img