Radartuban.jawapos.com – Pascabatalnya sidang paripurna beragenda laporan badan anggaran (banggar) APBD 2023, Rabu (2/11), potensi molornya pembahasan rancangan APBD 2023 kian terbuka lebar.
Kalau mengacu jadwal awal, Rabu (2/11) seharusnya diselenggarakan sidang paripurna dengan agenda laporan banggar APBD 2023, pembahasan pandangan umum fraksi, serta nota penjelasan empat raperda inisiatif DPRD dan nota penjelasan tiga inisiatif eksekutif.
Kemudian, Kamis (10/11) jawaban bupati. Dan, Rabu (16/11) dijadwalkan persetujuan.
Karena satu tahapan batal digelar, jadwal lainnya pun berubah dan dipastikan mundur. Belum lagi hingga kemarin (3/11) DPRD belum menjadwalkan ulang rapat paripurna.
Kemarin, pimpinan DPRD belum membahas kembali lanjutan paripurna, sehingga badan musyawarah (banmus) pun belum menjadwalkan.
‘’Sementara kami komunikasikan dengan pimpinan DPRD yang lain,’’ ujar Ketua DPRD Tuban Miyadi menjawab pertanyaan Jawa Pos Radar Tuban.
Meski demikian, Miyadi memastikan, jadwal pembahasan ulang rapat paripurna segera dibuat. Itu karena eksekutif sudah menyerahkan rincian penggunaan anggaran sekitar Rp 800 miliar dari tambahan dana transfer pemerintah pusat.
Politikus PKB itu menargetkan pembahasan selesai pada bulan ini.
‘’Proses akan kita lalui dan November ini akan kami selesaikan,’’ tegasnya.
Apakah ada potensi molor dari jadwal awal yang ditetapkan banmus? Miyadi menegaskan, hal itu tergantung dari perkembangan pembahasan di masing-masing komisi saat rapat gabungan membahas RAPBD 2023 antara komisi DPRD dan organisasi perangkat daerah (OPD). Kalau pembahasan cepat selesai, maka segera disetujui.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Tuban Arif Handoyo mengatakan, sampai kemarin Pemkab Tuban belum mendapatkan pemberitahuan terkait lanjutan pembahasan RAPBD 2023.
Karena itu, pihaknya masih menunggu undangan dari DPRD.
‘’Sampai saat ini belum ada,’’ ujarnya.
Setelah undangan diterima, lanjut Arif, pihaknya memastikan bupati bersama semua pimpinan OPD akan hadir untuk membahas RAPBD.
‘’Kami pasti hadir, APBD itu kan untuk kepentingan rakyat Tuban,’’ tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, pembahasan rancangan APBD 2023 kembali mengalami kebuntuan. Rabu (2/10), sidang paripurna beragenda pandangan umum fraksi, laporan badan anggaran (banggar) APBD 2023, serta nota penjelasan empat raperda inisiatif DPRD dan tiga raperda inisiatif eksekutif gagal digelar.
Pemicunya, sidang yang hanya dihadiri 21 anggota dewan tersebut tidak memenuhi kuorum. Termasuk Ketua DPRD Tuban Miyadi dan Wakil Ketua DPRD Imam Sutiyono juga absen.
Dua wakil ketua DPRD Tuban, Andik Hartanto dan Sugiantoro yang hadir tidak berani membuka sidang tersebut.
Meski sempat naik ke meja pimpinan rapat, namun mereka turun lagi karena tidak ada memo delegasi memimpin sidang dari ketua dewan. (fud/ds)
