Radartuban.jawapos.com – CV Tuban Agung Makmur hampir pasti menjadi pemenang lelang tender program angkutan pelajar. Pasalnya, dari 22 peserta lelang, hanya Tuban Agung Makmur yang mengajukan penawaran. Sedangkan peserta lain, sepertinya sepakat mundur teratur.
Tidak ada satu pun rekanan yang turut melakukan penawaran selain CV Tuban Agung Makmur ini patut dipertanyakan. Sebab, penawaran yang diajukan juga terbilang sangat rendah.
Dari laman layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Pemkab Tuban, penawaran yang diajukan Tuban Agung Makmur hanya turun sekitar Rp 10 juta dari pagu. Yang semula Rp 459 .648.000 turun menjadi Rp 449.470.000.
Kendati dengan penawaran yang sangat rendah tersebut, tapi tidak ada satu pun rekanan lain yang berani bersaing dengan mengajukan penawaran tinggi. Sebaliknya, mereka seakan memberikan jalan lapang kepada CV Tuban Agung Makmur untuk memenangkan lelang.
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Tuban Imam Isdarmawan menegaskan bahwa setiap rekanan memiliki kesempatan untuk memenangkan lelang. Soal tidak mengajukan penawaran menjadi hak masing-masing. Yang jelas, kata Imam, syarat untuk memenangkan tender tersebut wajib menggandeng pengusaha trans portasi lokal. Artinya, pemenang tender
tidak wajib memiliki transportasi sendiri. Melainkan bisa sewa atau menggunakan sistem makelar.
‘’Terpenting peserta tender terdaftar sebagai perusahaan bidang transportasi,’’ ungkap dia.
Mantan Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dishub Tuban ini mengatakan proyek angkutan pelajar bersumber dari PAPBD (perubahan anggaran pendapatan dan belanja
daerah). Sehingga mulainya tender baru bisa dilaksanakan pada tiga bulan menjelang akhir tahun. Nilai pagu sebesar Rp 459 juta tersebut dinilai cukup untuk mengakomodir kebutuhan pelajar dari rumah ke sekolah tanpa harus menumpang transportasi bodong.
‘’Tujuan nya untuk keselamatan siswa,’’ lanjutnya.
Pejabat lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi ini menegaskan, angkutan pelajar harus tersebar merata. Meskipun diprioritaskan untuk kecamatan yang minim transportasi, angkutan juga harus mengkaver kebutuhan di kecamatan kota. Namun, porsi pembagiannya menyesuaikan dengan kebutuhan yang paling mendesak. Sehingga, pelajar dapat merasakan manfaat secara merata.
‘’Ada kualifikasi yang harus dipenuhi perusahaan,’’ kata dia. (yud/tok)
