Satu Tahun Memimpin Tuban, Berikut Capaian Lindra-Riyadi di Bidang Kesehatan

Sukses Tangani Covid-19 hingga Antarkan Seluruh Puskesmas Berstatus BLUD

Pelayanan dasar di bidang kesehatan menjadi fokus kerja Bupati Aditya Halindra Faridzky dan Wakil Bupati Riyadi di tahun pertama memimpin Tuban. Terlebih, keduanya dilantik di tengah puncak pandemi Covid-19, tepatnya 20 Juni 2021. Indikator kesehatan masyarakat menjadi kunci sekaligus legasi dalam meniti pemerintahan hingga satu periode 2021-2026 mendatang.

SEJUMLAH prestasi di bidang kesehatan telah tampak di permukaan setelah satu tahun Mas Lindra dan Kang Riyadi (sapaan akrab bupati dan wakil bupati) memimpin Tuban. Selain sukses mengendalikan laju pesebaran Covid-19 dan cakupan vaksinasi yang melampaui target, beberapa program pemenuhan sarana-prasarana hingga digitalisasi pelayanan kesehatan juga berhasil dijalankan.

Pelayanan di tingkat puskesmas, misalnya. Hingga akhir 2021 atau tepat setengah tahun Mas Lindra dan Kang Riyadi memimpin, total 33 puskesmas se-Kabupaten Tuban sudah berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

‘’Menjadikan seluruh puskesmas berstatus BLUD adalah target Mas Bupati (sapaan akrab bupati di lingkup Pemkab Tuban) diawal kepemimpinan beliau. Dan Alhamdulillah berhasil tercapai,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Tuban dr. Bambang Priyo Utomo kepada Jawa Pos Radar Tuban.

Disampaikan dokter Bambang, hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai, seluruh Puskesmas yang ada di Tuban telah dinyatakan lolos verifikasi dan memenuhi syarat menjadi BLUD. Dijelaskan dia, tujuan dari BLUD adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas agar semakin optimal. Dengan status BLUD tersebut, kini seluruh puskesmas memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan maupun sumber daya manusia (SDM) secara mandiri, sehingga mendorong setiap puskesmas untuk semakin optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini juga dapat mendorong setiap puskesmas bersaing menjadi yang terbaik dalam mengelola puskesmas.

Tidak hanya dari sisi pengelolaan yang semakin profesional, alur birokrasi dalam mengelola puskesmas juga semakin simpel, baik dalam proses pencairan dana maupun pengelolaan keuangan. Tidak lagi alur birokasi yang panjang.

‘’Muara dari pengelolaan puskesmas yang semakin simpel ini, adalah pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat,’’ tuturnya sebagaimana yang selalu diwanti-wanti Mas Bupati, bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus bergerak cepat.

Sejalan dengan semangat digitalisasi pelayanan yang terus digemakan Mas Bupati, pelayanan kesehatan secara online juga sudah diterapkan di tingkat puskesmas.

‘’Semua pelayanan di puskesmas sudah berbasis digital, termasuk pendaftaran pasien juga sudah online, bisa diakses melalui smartphone,’’ terang mantan Kepala Puskesmas Tambakboyo itu.

Dari sisi sarana-prasarana juga terus ditingkatkan. Disampaikan dokter Bambang, seluruh puskesmas sudah memiliki ruang pemeriksaan dan persalinan. Hal ini menjadi atensi Mas Bupati untuk menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

‘’Juga untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di bidang kesehatan,’’ tandas pejabat alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang itu.

Perihal universal health coverage (UHC) atau jaminan kesehatan—yang belum ter-cover jaminan kesehatan nasional, juga menjadi perhatian serius Mas Bupati. Disampaikan dokter Bambang, sejak resmi dilantik pada 20 Juni 2021 lalu, Mas Bupati menargetkan hingga akhir 2022 nanti, UHC di Tuban kiranya mencapai 85 persen dari target nasional 95 persen. Dengan begitu, pada 2022 ini sebanyak 85 persen masyarakat miskin di Kota Legen sudah ter-cover jaminan sosial kesehatan. Target tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinkes P2KB Tuban, tapi juga instansi terkait, seperti Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3A Pemdes); Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil); BPJS Kesehatan; serta lembaga terkait lainnya.

‘’Inilah pentingnya kolaborasi sebagaimana yang selalu ditekankan Mas Bupati. Insya Allah ketika semua berkolaborasi dengan baik, target yang diharapkan Mas Bupati dapat tercapai,’’ tuturnya.

Misi besar lain Mas Bupati dalam memimpin Tuban, lanjut dokter Bambang, adalah mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan menambah rumah sakit umum daerah (RSUD). Tergetnya, penambahan dua RSUD itu masing-masing di Kecamatan Tambakboyo dan antara Kecamatan Rengel atau Soko. (tok)

Sukses Tangani Covid-19 hingga Antarkan Seluruh Puskesmas Berstatus BLUD

Pelayanan dasar di bidang kesehatan menjadi fokus kerja Bupati Aditya Halindra Faridzky dan Wakil Bupati Riyadi di tahun pertama memimpin Tuban. Terlebih, keduanya dilantik di tengah puncak pandemi Covid-19, tepatnya 20 Juni 2021. Indikator kesehatan masyarakat menjadi kunci sekaligus legasi dalam meniti pemerintahan hingga satu periode 2021-2026 mendatang.

SEJUMLAH prestasi di bidang kesehatan telah tampak di permukaan setelah satu tahun Mas Lindra dan Kang Riyadi (sapaan akrab bupati dan wakil bupati) memimpin Tuban. Selain sukses mengendalikan laju pesebaran Covid-19 dan cakupan vaksinasi yang melampaui target, beberapa program pemenuhan sarana-prasarana hingga digitalisasi pelayanan kesehatan juga berhasil dijalankan.

Pelayanan di tingkat puskesmas, misalnya. Hingga akhir 2021 atau tepat setengah tahun Mas Lindra dan Kang Riyadi memimpin, total 33 puskesmas se-Kabupaten Tuban sudah berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

‘’Menjadikan seluruh puskesmas berstatus BLUD adalah target Mas Bupati (sapaan akrab bupati di lingkup Pemkab Tuban) diawal kepemimpinan beliau. Dan Alhamdulillah berhasil tercapai,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Tuban dr. Bambang Priyo Utomo kepada Jawa Pos Radar Tuban.

Disampaikan dokter Bambang, hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai, seluruh Puskesmas yang ada di Tuban telah dinyatakan lolos verifikasi dan memenuhi syarat menjadi BLUD. Dijelaskan dia, tujuan dari BLUD adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas agar semakin optimal. Dengan status BLUD tersebut, kini seluruh puskesmas memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan maupun sumber daya manusia (SDM) secara mandiri, sehingga mendorong setiap puskesmas untuk semakin optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini juga dapat mendorong setiap puskesmas bersaing menjadi yang terbaik dalam mengelola puskesmas.

Tidak hanya dari sisi pengelolaan yang semakin profesional, alur birokrasi dalam mengelola puskesmas juga semakin simpel, baik dalam proses pencairan dana maupun pengelolaan keuangan. Tidak lagi alur birokasi yang panjang.

‘’Muara dari pengelolaan puskesmas yang semakin simpel ini, adalah pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat,’’ tuturnya sebagaimana yang selalu diwanti-wanti Mas Bupati, bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus bergerak cepat.

Sejalan dengan semangat digitalisasi pelayanan yang terus digemakan Mas Bupati, pelayanan kesehatan secara online juga sudah diterapkan di tingkat puskesmas.

‘’Semua pelayanan di puskesmas sudah berbasis digital, termasuk pendaftaran pasien juga sudah online, bisa diakses melalui smartphone,’’ terang mantan Kepala Puskesmas Tambakboyo itu.

Dari sisi sarana-prasarana juga terus ditingkatkan. Disampaikan dokter Bambang, seluruh puskesmas sudah memiliki ruang pemeriksaan dan persalinan. Hal ini menjadi atensi Mas Bupati untuk menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

‘’Juga untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di bidang kesehatan,’’ tandas pejabat alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang itu.

Perihal universal health coverage (UHC) atau jaminan kesehatan—yang belum ter-cover jaminan kesehatan nasional, juga menjadi perhatian serius Mas Bupati. Disampaikan dokter Bambang, sejak resmi dilantik pada 20 Juni 2021 lalu, Mas Bupati menargetkan hingga akhir 2022 nanti, UHC di Tuban kiranya mencapai 85 persen dari target nasional 95 persen. Dengan begitu, pada 2022 ini sebanyak 85 persen masyarakat miskin di Kota Legen sudah ter-cover jaminan sosial kesehatan. Target tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinkes P2KB Tuban, tapi juga instansi terkait, seperti Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3A Pemdes); Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil); BPJS Kesehatan; serta lembaga terkait lainnya.

‘’Inilah pentingnya kolaborasi sebagaimana yang selalu ditekankan Mas Bupati. Insya Allah ketika semua berkolaborasi dengan baik, target yang diharapkan Mas Bupati dapat tercapai,’’ tuturnya.

Misi besar lain Mas Bupati dalam memimpin Tuban, lanjut dokter Bambang, adalah mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan menambah rumah sakit umum daerah (RSUD). Tergetnya, penambahan dua RSUD itu masing-masing di Kecamatan Tambakboyo dan antara Kecamatan Rengel atau Soko. (tok)