Sebagai PHD, Administrasi Wabup Riyadi Lengkap dan Siap Berangkat Haji
TUBAN, Radar Tuban – Setelah sempat tertunda pemberangkatannya bersama calon jemaah haji (CJH) kloter satu karena kelengkapan administrasi yang belum tuntas. Kemarin (6/6), syarat-syarat yang harus dipenuhi Wakil Bupati Riyadi sebagai petugas haji daerah (PHD) akhirnya tuntas.
Salah satunya pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Kepastian tersebut kemarin disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Tuban Ahmad Munir.
Dikatakan dia, ada dua PHD yang akan menyusul berangkat setelah kelengkapan administrasi klir. Salah satunya adalah Wakil Bupati Riyadi.
‘’Keduanya sudah melakukan pelunasan tadi pagi (kemarin, Red),’’ katanya.
Diutarakan Munir, pada saat pemberangkatan kloter pertama Jumat (3/6) lalu, Wakil Bupati Riyadi belum mendapat surat keputusan sebagai petugas haji. Juga belum menerima berapa besaran BPIH yang harus dilunasi.
‘’Sekarang sudah turun semua (SK sebagai petugas haji dan besaran biaya BPIH, Red), sehingga langsung pelunasan,’’ ujar mantan Kepala Kemenag Madiun ini.
Usai melakukan pelunasan, keduanya langsung menyampaikan hasil akhir administrasi tersebut ke Kemenag. Selanjutnya, berkas di-input dalam sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (Siskohat) Jawa Timur dan Embarkasi Surabaya untuk mendapat jadwal pemberangkatan.
Namun, kapan pastinya jadwal pemberangkatan, pejabat Kemenag kelahiran Bojonegoro ini belum bisa memastikan.
‘’Itu (kepastian pemberangkatan, Red) menjadi kewenangan petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) Surabaya,’’ ujarnya.
Selain Wakil Bupati dan petugas haji lain, CJH yang sebelumnya tertunda pemberangkatannya karena dinyatakan positif Covid-19, akhirnya bisa menyusul ke Tanah Suci setelah hasil tes PCR-nya negatif.
‘’Ikut pemberangkatan bersama kloter empat dari Kabupaten Lamongan, pukul 16.55 tadi (kema rin sore),’’ katanya.
Namun, apakah setibanya ke Tanah Suci nanti dapat bergabung dengan keluarga di kloter Tuban? Munir menerangkan, perihal penggabungan kloter menjadi kewenangan masing-masing ketua kloter. Tergantung koordinasi antarketua kloter.
‘’Karena itu sudah menjadi wilayah ketua kloter, termasuk soal manifest atau daftar penumpang,’’ jelasnya.
Sementara satu CJH yang tertunda pemberangkatannya karena faktor sakit
belum bisa dipastikan, apakah memungkinkan untuk menyusul atau tunda tahun depan.
‘’Melihat kondisi yang bersangkutan, dimungkinkan tidak bisa berangkat tahun ini. Tunda karena sakit,’’ tandas Munir.
Beberapa hari lalu, usai pemberangkatan jemaah haji kloter pertama di Pendapa Krida Manunggal, Jumat (3/6) ada momen istimewa yang luput dari sorotan publik. Sebuah momen keharmonisan antara Bupati Aditya Halindra Faridzky dan Wakil Bupati Riyadi.
Mas Bupati, sapaan akrab bupati mengajak seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) silaturrahmi—ziarah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci di kediaman Wakil Bupati Riyadi di Desa Maibit, Kecamatan Rengel.
Keharmonisan kedua pemimpin di Kota Legen ini sekaligus menepis isu yang berkembang belakangan ini bahwa Mas Bupati dan Kang Riyadi—sapaan akrab wabup sedang renggang.
Tampak dalam nuansa silaturrahmi tersebut, Mas Bupati dan Kang Riyadi baik-baik saja. Keduanya saling bercanda dengan obrolan-obrolan ringan. Begitu juga dengan para pimpinan OPD. Sesekali tertawa lepas mendengar joke-joke yang gerrr. (fud/tok)
