TUBAN, Radar Tuban – Begitu muncul, wacana penambahan program wawasan kebangsaan (wasbang) di DPRD Tuban langsung menuai penolakan dari berbagai pihak. Mereka mengasumsikan program tersebut tidak tepat sasaran.
Masih banyak program prioritas lain, seperti menyejahterakan masyarakat miskin yang seharusnya lebih diutamakan.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Jawa Timur (Fitra Jatim) menilai, program wasbang seharusnya tidak perlu ada. Karena itu bukan merupakan tugas dan fungsi dari DPRD.
‘’Kembali saja pada tugas dan fungsi DPRD sebagai budgeting, kontrol, dan legislasi biar lebih fokus,’’ ujar Dakelan, koordinator Fitra Jatim saat dimintai tanggapan Jawa Pos Radar Tuban.
Apalagi, menurut pemimpin lembaga nongovernmental organization (NGO) yang berfokus pada kajian anggaran ini, program wasbang juga berpotensi menambah anggaran yang tidak sedikit. Padahal, saat ini permasalahan utama di Tuban bukan tentang wasbang, namun lebih pada penanganan dampak Covid-9 untuk pemulihan ekonomi. Problem tersebut sampai saat ini masih membutuhkan dorongan bersama dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah dan legislatif.
”Kemiskinan juga masih menjadi masalah utama di Tuban, seharusnya anggarannya bisa difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan,” bebernya.
Aktivis lulusan Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban ini menegaskan, jika ingin merumuskan sebuah program harus memiliki dasar. Ugensinya juga harus jelas. Harus ada indikator sebab dan dampak dari program yang akan dijalankan. Kalau wasbang dianggap perlu, maka harus ada ada indikatornya seberapa perlu program ini. Apakah wawasan kebangsaan di Tuban menurun? Apakah nilai intoleransinya tinggi atau rasa cinta pada tanah air menurun?
”Itu harus ada sebagai indikatornya. Apalagi DPRD yang akan melakukan,” tegas Dakelan.
Jika tidak ada indikator tersebut, menurut dia, landasan apa yang jadi pertimbangan. Dakelan tidak berharap program tersebut hanya bisa meniru DPRD Jatim.
”Itu menjadi alasan yang sangat lemah,” ujarnya.
Kalaupun program wasbang harus ada, menurut dia, penempatannya bukan di DPRD, namun di eksekutif. Khususnya di Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Bakesbangpol) Tuban. ‘’Karena eksekutif tugasnya untuk mengeksekusi program,’’ tandas dia.
Sementara itu, Pengasuh Ponpes As-Shomadiyah Tuban Riza Shalihuddin Habibie mengatakan, penambahan program wasbang di DPRD sangat tidak tepat. Pertimbangannya, masih banyak hal yang lebih penting dan perlu segera dilakukan penanganan, yakni masalah sembako yang harganya terus melambung tinggi. Itu pun masih ditambah dengan harga BBM yang ikut naik.
‘’Seharusnya ini dulu yang pikirkan agar selama Ramadan kami lebih khusuk menjalankan ibadah,’’ imbuhnya.
Menurut Gus Riza, panggilan akrabnya, program wasbang lebih baik tidak diadakan dulu.
‘’Karena saya yakin saat kebutuhan dasar masyarakat itu dipenuhi, maka rasa cinta kepada negara juga akan semakin meningkat pula. Sebab, masyarakat kita ini banyak yang mencintai negara ini dengan syarat,’’ pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Tuban M. Miyadi mengatakan, wacana penambahan program wasbang belum dibahas. Karena untuk membahas harus punya cantolan hukum dari sisi peraturan pemerintah dan peraturan bupati.
‘’ Termasuk harus mengubah perda tentang hak keuangan DPRD,’’ ujarnya.
Yang pasti, menurut politikus PKB ini, program wasbang untuk mengurangi kunjungan kerja (kunker) keluar daerah. Imbasnya, kegiatan di dalam daerah lebih efisien anggaran.
Dia juga memastikan jika memang benar ada program wasbang, tidak perlu penambahan anggaran. Teknisnya, hanya menggeser anggaran yang sudah ada di DPRD dari anggaran peningkatan kapasitas anggota menjadi anggaran wasbang.(fud/ds)
