TUBAN, Radar Tuban – Komisi I DPRD Tuban belum mendapat jawaban atas kunjungannya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) awal Januari lalu. Karena itu, komisi yang membidangi pembangunan dan sumber daya manusia (SDM) ini bakal kembali bertandang ke Jakarta untuk menanyakan perihal penurunan eselon dan nonjob di Pemkab Tuban beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi I DPRD Tuban Fahmi Fikroni mengatakan, sampai kemarin pihaknya belum mendapat informasi dari BKN dan KASN terkait lawatan komisinya beberapa waktu lalu.
Begitu juga terkait langkah dua lembaga yang mengurusi kepegawaian itu akan turun ke Tuban untuk melakukan investigasi.
‘’Makanya, Kamis (17/3) lusa, kami ke Kemendagri untuk klarifikasi lanjutan sekaligus menemui BKN dan KASN,’’ ujar politisi PKB itu.
Roni, sapaannya mengatakan, langkah tersebut perlu dilakukan untuk memastikan apakah tindakan yang dilakukan Pemkab Tuban yang menurunkan eselon pejabatnya dan melakukan nonjob pada 8 Januari lalu itu menyalahi ketentuan atau tidak.
Politisi asal Jenu ini menyampaikan, pada pertemuan komisi I dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tuban disepakati menunggu hasil investigasi BKN dan KASN. Apa pun hasil rekomendasi dari kedua lembaga tersebut akan dijalankan.
Menurut Roni, kedua lembaga tersebut sebelumnya menyatakan ada hal yang tidak beres dalam proses mutasi pejabat di lingkup Pemkab Tuban.
Diberitakan sebelumnya, mutasi yang berlangsung di Pendapa Krido Manunggal Tuban, Sabtu (8/1) sore itu melantik 530 pejabat pimpinan tinggi pratama yang menduduki jabatan kepala dinas/badan. Juga ratusan pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemkab Tuban. Pelantikan tersebut seiring berlakunya susunan organisasi tata kerja (SOTK) baru di lingkungan Pemkab Tuban. (fud/ds)
TUBAN, Radar Tuban – Komisi I DPRD Tuban belum mendapat jawaban atas kunjungannya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) awal Januari lalu. Karena itu, komisi yang membidangi pembangunan dan sumber daya manusia (SDM) ini bakal kembali bertandang ke Jakarta untuk menanyakan perihal penurunan eselon dan nonjob di Pemkab Tuban beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi I DPRD Tuban Fahmi Fikroni mengatakan, sampai kemarin pihaknya belum mendapat informasi dari BKN dan KASN terkait lawatan komisinya beberapa waktu lalu.
Begitu juga terkait langkah dua lembaga yang mengurusi kepegawaian itu akan turun ke Tuban untuk melakukan investigasi.
‘’Makanya, Kamis (17/3) lusa, kami ke Kemendagri untuk klarifikasi lanjutan sekaligus menemui BKN dan KASN,’’ ujar politisi PKB itu.
Roni, sapaannya mengatakan, langkah tersebut perlu dilakukan untuk memastikan apakah tindakan yang dilakukan Pemkab Tuban yang menurunkan eselon pejabatnya dan melakukan nonjob pada 8 Januari lalu itu menyalahi ketentuan atau tidak.
Politisi asal Jenu ini menyampaikan, pada pertemuan komisi I dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tuban disepakati menunggu hasil investigasi BKN dan KASN. Apa pun hasil rekomendasi dari kedua lembaga tersebut akan dijalankan.
- Advertisement -
Menurut Roni, kedua lembaga tersebut sebelumnya menyatakan ada hal yang tidak beres dalam proses mutasi pejabat di lingkup Pemkab Tuban.
Diberitakan sebelumnya, mutasi yang berlangsung di Pendapa Krido Manunggal Tuban, Sabtu (8/1) sore itu melantik 530 pejabat pimpinan tinggi pratama yang menduduki jabatan kepala dinas/badan. Juga ratusan pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemkab Tuban. Pelantikan tersebut seiring berlakunya susunan organisasi tata kerja (SOTK) baru di lingkungan Pemkab Tuban. (fud/ds)
