Baju Politik

INI baju bukan sembarang baju. Inilah baju politik. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, memperkenalkan baju identitas kampanyenya, kemeja garis-garis hitam- putih. Dia menyatakan, kemeja itu dirancang oleh Presiden Jokowi.

Kemeja bermotif garis hitam putih vertikal itu sebagai pakaian khusus sekaligus identitas yang akan dikenakan selama kon testasi Pilpres 2024.

Kita tentu masih ingat saat Jokowi ikut berkontestasi dalam pilpres waktu itu. Baju kotak-kotak menjadi penciri Jokowi yang diikuti oleh para pendukungnya.

Identitas berwujud baju kotak-kotak bisa jadi penanda di antara para pengusung dan simpatisan Jokowi. Baju kotak-kotak Jokowi kala itu berhasil menjadi identitas merek (brand) Jokowi sebagai calon presiden dari partai bergambar kepala banteng itu.

Pada periode berikutnya, Presiden Jokowi tampil dengan baju berwarna putih. Sepertinya kisah sukses baju kotak-kotak itu ingin diulang oleh PDIP dengan memunculkan baju bermotif garis hitam putih vertikal.

Ganjar menyatakan bahwa garis hitam putih itu merupakan representasi dari pesan Presiden Jokowi soal keberanian. Hitam putih adalah keberanian. Hitam putih adalah sikap untuk tidak menjadi abu-abu.

Sebuah keputusan untuk berkata ya atau tidak. Dalam setiap kontestasi politik, biasa sang  kandidat politik mencetak baju, topi, stiker, dan barang-barang merchandise lainnya dengan logo, slogan, atau wajah mereka.

Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran merek dan menggalang dukungan dari para simpatisan. Komunikasi politik lewat baju dapat memiliki dampak yang signifikan karena pakaian bisa menjadi medium yang kuat dalam menarik perhatian, menyebarkan pesan, dan membentuk opini publik.

Komunikasi Politik Baju Komunikasi politik lewat baju adalah praktik menggunakan pakaian atau atribut pakaian untuk menyampaikan pesan politik, mendukung kandidat, atau menyuarakan pandangan politik tertentu.

Bentuk komunikasi ini bisa menjadi wujud ekspresi politik yang lebih luas dan bisa dimanfaatkan dalam berbagai konteks, seperti kampanye politik, demonstrasi, atau gerakan sosial.

Komunikasi politik lewat baju dapat memiliki dampak yang signifikan karena pakaian bisa menjadi medium yang kuat dalam menarik perhatian, menyebarkan pesan, dan membentuk opini publik.

Namun, seperti halnya bentuk komunikasi politik lainnya, penerimaan pesan dapat bervariasi tergantung pada karak teristik khalayak dan konteks di mana pesan tersebut disampaikan.

Beberapa orang mungkin merasa terinspirasi dan mendukung pesan yang dihadirkan, sementara yang lain mungkin merasa tidak setuju atau bahkan terganggu dengan pesan politik yang ada pada pakaian tertentu.

Hal ini juga terkait dengan latar belakang budaya masyarakat Indonesia yang heterogen. Baju, sebagai produk budaya seperti halnya bahasa, selalu melekat arti, makna, dan fungsi yang bisa jadi berbeda-beda.

Baju yang digunakan oleh politisi memang dapat membangun kesan tertentu dan dapat berpengaruh pada persepsi publik tentang mereka.

Pakaian adalah bentuk komunikasi non-verbal yang kuat, dan orang sering kali membuat penilaian berdasarkan penampilan fisik, termasuk pilihan pakaian seseorang.

Baju atau pakaian sebenarnya terkait dengan kehormatan. Kehormatan diri seseorang bisa dilihat dari perkataan melalui mulutnya dan kehormatan raga bisa dilihat dari pakaian atau bajunya.

Dalam falsafah Jawa dikenal dengan ungkapan “ajining rogo soko busono” selain “ajining diri soko lathi.” Wibawa seseorang, terutama pejabat, bisa bersumber dari apa yang mereka katakan lewat mulut (lathi) dan pakaian (busono).

Apa yang dikatakan dan penampilan fisik menjadi pendukung penting yang mampu membuat seseorang aji, dihormati, berwibawa, dan punya harga diri.

Bagi seorang pemimpin, kewibawaan tentu sesuatu yang perlu dijunjung tinggi. Pakaian yang rapi dan sesuai dengan kesempatan atau acara politik tertentu dapat meningkatkan kesan profesionalisme dan kredibilitas politisi.

Ketika seorang politisi mengenakan pakaian yang cocok untuk jabatannya, itu dapat mengandung arti bahwa mereka serius dan bertanggung jawab dalam tugas politiknya.

INI baju bukan sembarang baju. Inilah baju politik. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, memperkenalkan baju identitas kampanyenya, kemeja garis-garis hitam- putih. Dia menyatakan, kemeja itu dirancang oleh Presiden Jokowi.

Kemeja bermotif garis hitam putih vertikal itu sebagai pakaian khusus sekaligus identitas yang akan dikenakan selama kon testasi Pilpres 2024.

Kita tentu masih ingat saat Jokowi ikut berkontestasi dalam pilpres waktu itu. Baju kotak-kotak menjadi penciri Jokowi yang diikuti oleh para pendukungnya.

Identitas berwujud baju kotak-kotak bisa jadi penanda di antara para pengusung dan simpatisan Jokowi. Baju kotak-kotak Jokowi kala itu berhasil menjadi identitas merek (brand) Jokowi sebagai calon presiden dari partai bergambar kepala banteng itu.

Pada periode berikutnya, Presiden Jokowi tampil dengan baju berwarna putih. Sepertinya kisah sukses baju kotak-kotak itu ingin diulang oleh PDIP dengan memunculkan baju bermotif garis hitam putih vertikal.

Ganjar menyatakan bahwa garis hitam putih itu merupakan representasi dari pesan Presiden Jokowi soal keberanian. Hitam putih adalah keberanian. Hitam putih adalah sikap untuk tidak menjadi abu-abu.

Sebuah keputusan untuk berkata ya atau tidak. Dalam setiap kontestasi politik, biasa sang  kandidat politik mencetak baju, topi, stiker, dan barang-barang merchandise lainnya dengan logo, slogan, atau wajah mereka.

Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran merek dan menggalang dukungan dari para simpatisan. Komunikasi politik lewat baju dapat memiliki dampak yang signifikan karena pakaian bisa menjadi medium yang kuat dalam menarik perhatian, menyebarkan pesan, dan membentuk opini publik.

Komunikasi Politik Baju Komunikasi politik lewat baju adalah praktik menggunakan pakaian atau atribut pakaian untuk menyampaikan pesan politik, mendukung kandidat, atau menyuarakan pandangan politik tertentu.

Bentuk komunikasi ini bisa menjadi wujud ekspresi politik yang lebih luas dan bisa dimanfaatkan dalam berbagai konteks, seperti kampanye politik, demonstrasi, atau gerakan sosial.

Komunikasi politik lewat baju dapat memiliki dampak yang signifikan karena pakaian bisa menjadi medium yang kuat dalam menarik perhatian, menyebarkan pesan, dan membentuk opini publik.

Namun, seperti halnya bentuk komunikasi politik lainnya, penerimaan pesan dapat bervariasi tergantung pada karak teristik khalayak dan konteks di mana pesan tersebut disampaikan.

Beberapa orang mungkin merasa terinspirasi dan mendukung pesan yang dihadirkan, sementara yang lain mungkin merasa tidak setuju atau bahkan terganggu dengan pesan politik yang ada pada pakaian tertentu.

Hal ini juga terkait dengan latar belakang budaya masyarakat Indonesia yang heterogen. Baju, sebagai produk budaya seperti halnya bahasa, selalu melekat arti, makna, dan fungsi yang bisa jadi berbeda-beda.

Baju yang digunakan oleh politisi memang dapat membangun kesan tertentu dan dapat berpengaruh pada persepsi publik tentang mereka.

Pakaian adalah bentuk komunikasi non-verbal yang kuat, dan orang sering kali membuat penilaian berdasarkan penampilan fisik, termasuk pilihan pakaian seseorang.

Baju atau pakaian sebenarnya terkait dengan kehormatan. Kehormatan diri seseorang bisa dilihat dari perkataan melalui mulutnya dan kehormatan raga bisa dilihat dari pakaian atau bajunya.

Dalam falsafah Jawa dikenal dengan ungkapan “ajining rogo soko busono” selain “ajining diri soko lathi.” Wibawa seseorang, terutama pejabat, bisa bersumber dari apa yang mereka katakan lewat mulut (lathi) dan pakaian (busono).

Apa yang dikatakan dan penampilan fisik menjadi pendukung penting yang mampu membuat seseorang aji, dihormati, berwibawa, dan punya harga diri.

Bagi seorang pemimpin, kewibawaan tentu sesuatu yang perlu dijunjung tinggi. Pakaian yang rapi dan sesuai dengan kesempatan atau acara politik tertentu dapat meningkatkan kesan profesionalisme dan kredibilitas politisi.

Ketika seorang politisi mengenakan pakaian yang cocok untuk jabatannya, itu dapat mengandung arti bahwa mereka serius dan bertanggung jawab dalam tugas politiknya.