TUBAN, Radar Tuban – Sisa kekosongan dua jabatan eselon II atau setingkat kepala dinas menyusul purnatugasnya pejabat sebelumnya akhirnya terisi. Dua jabatan itu, kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) dan staf ahli bidang perekonomian dan keuangan.
Untuk posisi kepala BKPSDM resmi dijabat Fien Roekmini Koesnawangsih. Mantan kabag persidangan dan perundang-undangan pada Sekretariat DPRD Tuban itu menggantikan M. Nur Hasan yang memasuki masa pensiun. Sedangkan staf ahli bidang perekonomian dan keuangan diisi Abdul Rakhmat. Pejabat yang sebelumnya menduduki kabid sumber daya air pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) itu menggantikan Kartono, yang juga purnatugas.
Terpilihnya kedua pejabat terbaik tersebut berdasar hasil open bidding. Dalam lelang terbuka tersebut, Fien—sapaan akrabnya Fien Roekmini Koesnawangsih bersaing dengan dua kompetitor lain, yakni Asri Buana, sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tuban dan Sucipto, kabid pengembangan kompetensi aparatur pada BKPSDM. Sedangan Rakhmat bersaing dengan Daryuti, kabid penegakan perundang-undangan daerah pada satpol PP) dan Wara Setiani, kabid perbendaharaan badan pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah (BPPKAD).
Keduanya resmi menduduki jabatan definitif di masing-masing instansi setelah dilantik Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, Senin (31/1).
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Tuban Arif Handoyo mengatakan, seiring dengan terisinya dua jabatan eselon II tersebut, kini seluruh kekosongan jabatan tinggi pratama di lingkup Pemkab Tuban sudah terisi semua. ‘’Untuk saat ini sudah terisi semua,’’ kata kepada Jawa Pos Radar Tuban kemarin (2/2).
Meski demikian, terang Arif, dalam waktu dekat akan ada jabatan eselon II yang kembali kosong, yakni kepala dinas pendidikan (disdik). Saat ini, jabatan orang nomor satu di OPD yang membidangi pendidikan tersebut dijabat Joko Prijono. ‘’Kalau tidak salah April (pensiun, Red),’’ tuturnya.
Praktis, lelang jabatan berpotensi kembali digelar. Itu jika pengisian jabatan tidak dilakukan melalui pergeseran atau mutasi eselon II. ‘’Itu (pengisian jabatan, Red) menjadi hak prerogatif Mas Bupati (sapaan akrab Bupati Aditya Halindra Faridzky, Red),’’ tandasnya. (tok/ds)
