TUBAN, Radar Tuban – Penanganan kemiskinan menjadi program prioritas Bupati Aditnya Halindra Faridzky dan Wakil Bupati Riyadi. Berbagai upaya melalui program prioritas penuntasan kemiskinan terus dilakukan.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3APM dan Desa) Tuban Eko Julianto mengatakan, penanganan kemiskinan menjadi atensi khusus Mas Bupati—sapaan akrab bupati sejak resmi menjabat pada 20 Juni 2021 lalu.
Disampaikan Eko panggilan akrabnya, beberapa program prioritas penuntasan kemiskinan sudah dilakukan Pemkab Tuban secara konsisten dan kontinu—berkelanjutan. Salah satunya, yakni program pemenuhan standar kebutuhan dasar, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) hingga bantuan langsung berupa paket sembako dan bantuan makanan siap saji untuk lansia. ‘’Juga program dari kementerian berupa bantuan pangan nontunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH),’’ terang Eko.
Awal tahun ini, pemkab juga menggelontorkan seribu paket sembako untuk seribu warga miskin yang tersebar di 20 kecamatan se-Kabupaten Tuban. Penerima bantuan paket sembako ini masuk kategori miskin ekstrim. ‘’Mereka adalah warga miskin yang memiliki seluruh unsur kompleksitas dimensi kemiskinan, seperti lansia, difable, sebatang kara, memiliki penyakit kronis, tidak memiliki akses air bersih dan sanitasi yang memadai, tidak mampu lagi bekerja, dan rumah tidak layak huni, sehingga harus ada penanganan khusus,’’ jelas mantan kabag kesejahteraan rakyat (kesra) itu.
Untuk program BLT DD tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 7 Tahun 2021 dan sudah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di setiap desa. Aturan tersebut menyatakan harus dialokasikan 40 persen dari DD untuk program perlindungan sosial BLT dengan besaran Rp 300 ribu per KK. ‘’Di tahun ini kita mendapatkan alokasi sebesar Rp 112.344.237.200 yang diperuntukan kepada 31.200 KK,’’ terang mantan Camat Senori itu.
Pun dengan program bantuan makanan siap saji juga menjadi fokus Pemkab Tuban dalam membantu masyarakat miskin ekstrim yang belum tersentuh bantuan sosial apapun. Program ini telah menyasar 500 KK di 15 kecamatan. Program yang juga bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tuban ini memiliki total anggaran senilai Rp 2,1 miliar. Selain memberikan makanan siap santap untuk warga miskin, sesuai visi misi dari Bupati Aditya Halindra Faridzky dan Wakil Bupati Tuban Riyadi tentang peningkatan ekonomi hingga tingkat rumah tangga, program ini juga merupakan salah satu program pemberdayaan dari dinsos P3APM dan desa dengan melibatkan warga miskin yang masih produktif untuk mengolah makanan yang akan diberikan kepada penerima manfaat.
‘’Jadi program ini memberikan peluang kepada tetangga penerima yang juga miskin, tapi masih produktif untuk berdaya dan menghasilkan uang,’’ kata Eko. Ke depan, lanjut Eko, program tersebut akan merata di seluruh kecamatan. ‘’Kami terus update data agar bantuan ini menjangkau semua masyarakat yang membutuhkan,’’ tambahnya.
Program pemberdayaan lainnya, adalah pemberian bantuan modal usaha untuk wanita rawan sosial agar mandiri melalui kelompok usaha bersama (kube). Program ini juga sinergis dengan program provinsi yang telah menyasar seratus wanita rawan sosial. Program ini memberikan dana bantuan sebesar Rp 3 juta untuk modal usaha. ‘’Dari seratus orang itu, dibagi menjadi dua kelompok di Kecamatan Plumpang,’’ jelas Eko.
Adapun untuk program nasional seperti BPNT dan BLT, Dinsos P3APM dan Desa mengantongi data sebesar 53 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima bantuan PKH, sedangkan untuk BPNT sebanyak 89.822 penerima. Secara berkala, dinsos juga melakukan penyempurnaan data kemiskinan yang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban. ‘’Ditargetkan akhir Januari ini selesai, sesuai instruksi Mas Bupati,’’ tandasnya. (mj/tok)
